Suara.com - Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menanggapi soal mencuatnya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, menjadi finalis sebagai tokoh paling korup versi Organiszed Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini justru malah mempertanyakan kredibilitas dari NGO yang merilis hasil survei tersebut.
“Kita juga gak tau apakah ini cukup kredibel atau ndak,” kata Yahya, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
Yahya mempertanyakan, soal indikator-indikator yang digunakan oleh OCCRP. Terkecuali, hasil tersebut datang dari lembaga pengadilan nasional, yang memang sudah terbukti keabsahannya.
“Kalau yang menetapkan misalnya lembaga tribunal misalnya pengadilan, apakah pengadilan internasional, atau apa soal lain. Tapi ini, ini NGO ya, saya juga baru dengar ada OCCRP. Baru kali ini saya dengar ya, di Belanda kan banyak yang begitu,” jelas Yahya.
Secara pribadi, Yahya curiga, jika hasil survei ini merupakan bagian dari kampanye politik secara terselubung yang dipesan oleh pihak tertentu.
“Saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah itu tujuan pertarungan apa. Siapa saja bisa bikin lembaga atau apa, kemudian membuat kampanye dengan cara, ya saya kira semua orang bisa asalkan ada biayanua untuk satu isu kan bisa,” pungkas Yahya.
Sebelumnya, OCCRP merilis sejumlah nama tokoh dunia yang dianggap paling korup. Tak hanya korup, nama-nama tersebut juga dinilai melakukan kejahatan yang terorganisir.
Meski pada akhirnya nama mantan penguasa Rezim Suriah Bashar Al-Assad yang dinobatkan sebagai orang terkorup 2024, nama Jokowi masuk daftar finalis.
Baca Juga: KPK Siap Usut Jokowi Jika Ada Laporan Korupsi Terkait Temuan OCCRP
Selain Jokowi, ada 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani.
Respon Jokowi
Jokowi menanggapi namanya yang masuk dalam daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. Jokowi menyebut bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.
"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?" katanya saat ditemui, Selasa (31/12/2024) sore.
Ketika disinggung dianggap memanipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam, Jokowi mempertanyakan itu.
"Ya apa, sumber daya alam apalagi," ungkapnya
Jokowi mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Juga banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti.
Berita Terkait
-
KPK Siap Usut Jokowi Jika Ada Laporan Korupsi Terkait Temuan OCCRP
-
Wacana Libur Sekolah Sebulan Penuh Saat Ramadhan, Ketum PBNU: Pemerintah Harus Kaji Ulang!
-
Jokowi Tokoh Terkorup dan Presidential Threshold Dihapus, Rocky Gerung: Awal Tahun yang Bagus
-
Emak-emak Sentil Jokowi-Gibran, Ungkit Pemalsuan Ijazah sampai Fufufafa: Tolong Disadarkan
-
Kejagung Ajukan Memori Banding Merespons Prabowo Pada Kasus Harvey Moeis
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terbukti Suap Pejabat Kemnaker, Jaksa Tuntut 3 Tahun Penjara untuk Miki dan Temurila
-
Amnesty Kritik RUU Tata Cara Pidana Mati yang Disiapkan Pemerintah Indonesia
-
Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK
-
Bincang Singkat dengan Purbaya, Prabowo Tanya Dolar
-
Pemeriksaan Merambah Kelas TK, Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha
-
Dari Nakba 1948 hingga Reruntuhan Gaza: Kisah Pilu Pria Palestina yang Terusir dari Tanah Airnya
-
Isu Transfer Data WNI ke AS di Kesepakatan Prabowo Trump, Menkomdigi Buka Suara
-
Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
-
Amnesty International Sebut Eksekusi Mati Global 2025 Capai Rekor Tertinggi dalam 44 Tahun
-
Kemkomdigi Siapkan Aturan Baru: Wajib Cantumkan Nomor Telepon Saat Daftar Media Sosial