Kim Jong Un Larang Hotdog di Korut, Menyajikan dan Memakan Termasuk Pengkhianatan

Suara.com - Diktator Korea Utara Kim Jong-un dikenal karena tindakan kerasnya terhadap warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari dan sekarang makanan populer tersebut telah dilarang.

Menurut laporan, Kim telah melarang warga Korea Utara memakan hotdog sebagai bagian dari tindakan keras terhadap budaya Barat yang perlahan-lahan menyusup ke negara terpencil tersebut.

Hotdog semakin populer di Korea Selatan, dan Kim telah menyatakan bahwa menyajikan sosis sekarang merupakan tindakan pengkhianatan terhadap Korea Utara.

Diklaim bahwa orang-orang yang tertangkap memasak atau menjual hotdog dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa di kamp kerja paksa yang terkenal kejam.

Hotdog bukan satu-satunya makanan yang menjadi sasaran tindakan keras yang brutal.

Kim juga melarang penjualan budae-jjigae, hidangan perpaduan Korea Selatan-Amerika yang terbuat dari kaldu kaya umami, pasta cabai Korea, serpihan, kimchi, dan Spam Amerika, kacang-kacangan, dan sosis.

Hidangan hotpot, yang berarti "rebusan pangkalan militer", berisi daging hotdog atau spam yang telah dilarang di Korea Utara.

Hidangan fusion ini tampaknya telah melintasi perbatasan ke Korea Utara sekitar tahun 2017, lebih dari 50 tahun setelah dibuat di Korea Selatan.

Budae-jjigae dibuat pada tahun 1950-an ketika tentara AS di wilayah tersebut membuang daging. Orang Korea Selatan menggunakan daging tersebut untuk membuat semur.

Baca Juga: Dari Pyongyang ke Moskow, Aliran Senjata dan Tentara Korut ke Rusia Makin Deras

Menurut Radio Free Asia (RFA), Korea Utara juga telah melarang kue beras kukus tteokbokki yang merupakan makanan jalanan yang populer di Korea Selatan.

Makanan bukanlah satu-satunya hal yang ditindak tegas oleh negara penyendiri itu. Laporan muncul pada bulan Desember yang mengklaim orang-orang yang bercerai di Korea Utara menghadapi hukuman satu hingga enam bulan di kamp kerja paksa atas "kejahatan" mereka.

Perceraian dianggap sebagai tindakan anti-sosialis dan siapa pun yang ingin bercerai memerlukan persetujuan Pemerintah atas permintaan apa pun.

Menurut RFA, seorang wanita yang bercerai mengklaim dia menjalani hukuman tiga bulan kerja paksa dan mengatakan bahwa wanita menerima hukuman lebih berat daripada pria.