Suara.com - Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengubah posisi geopolitik negara. Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah membangun narasi ideologi yang jelas di tengah ketegangan antara blok kapitalis dan sosialistis.
Sebelumnya, Brazil mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, Senin (6/1/2025).
"Indonesia masuk BRICS artinya Indonesia memutuskan untuk tidak mengabdi pada sistem kapitalis, itu intinya," ujar Rocky.
Menurutnya langkah ini tidak hanya sebatas upaya ekonomi, tetapi juga merupakan ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengelola ideologi dan diplomasi.
Rocky menyoroti bahwa BRICS, yang diinisiasi oleh negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, membawa semangat kontradiksi terhadap dominasi kapitalisme barat.
Meski begitu, Rocky mengingatkan bahwa tidak semua negara BRICS sepenuhnya mengadopsi prinsip sosialistis.
"India misalnya, masih beroperasi dalam logika kapitalisme melalui perusahaan multinasionalnya," tambahnya dalam unggahan akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (7/1/2025).
Lebih lanjut, Rocky menyebut bahwa langkah diplomasi Prabowo harus fokus pada upaya mendayung di antara dua karang, yaitu memastikan Indonesia tetap independen dari pengaruh blok barat maupun dominasi China dan Rusia.
"Mendayung artinya tidak mau berhenti, supaya tidak lamban dalam mencapai tujuan. Tetapi ada dua karang yang kalau terlalu cepat mungkin terseret arus," ujarnya.
Baca Juga: Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia
Tantangan lainnya adalah memastikan kepentingan domestik tidak terabaikan.
Rocky menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas.
"Apakah disparitas masih diteruskan, apakah oligarki masih akan jadi motor ekonomi? Itu konsekuensinya," kata dia.
Keputusan bergabung dengan BRICS diharapkan tidak hanya mengukuhkan posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga mempertegas arah kebijakan ideologi nasional.
"Koperasi harus didahulukan ketimbang korporasi, supaya koperasi tidak sekedar jadi tempat penerimaan CSR dari korporasi. Korporasi harus ada juga karena sistem UUD kita mengatakan korporasi atau perusahaan swasta adalah bagian dari sistem ekonomi nasional," tutup Rocky.
Berita Terkait
-
Coach Justin: Van Gaal Rekomendasikan Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia
-
Dua Pelatih Lokal Bantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Siapa Saja?
-
Persaingan Ketat! Emiten SMGR Kuasai 60,5 Persen Pasar Semen Jawa Timur
-
Umumkan Patrick Kluivert, PSSI Dihujat: Mana Video Jadi Pelatihnya?
-
Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta