Suara.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengklaim kalau program screening kesehatan gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurut Pratikno, pembangun kualitas SDM yang lebih fundamental tidak hanya dari pendidikan, tapi juga kesehatan.
Program tersebut direncanakan akan dimulai pada Februari 2025 mendatang dengan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dari berbagai usia.
"Oleh karena itu, screening kesehatan ini bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari penyakit-penyakit kronis yang tidak tertangani sejak dini," kata Pratikno ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Laporan dari Kementerian Kesehatan, lanjutnya, banyak kematian yang dipicu karena penyakit akibat gaya hidup. Misalnya, serangan jantung.
Lewat program cek kesehatan gratis diharapkan masyarakat bisa lebih awal mengetahui risiko penyakit yang dia hadapi, dengan begitu pengobatannya juga bisa lebih awal dilakukan.
"Sakit itu menurunkan produktivitas dan bisa menjadi satu beban berat juga bagi pemerintah. Jadi SDM unggul adalah sehat secara fisik, mental, dan moral, dan kemudian itu terdidik," ucapnya.
Sementara untuk masyarakat terdidik, kata Pratikno, dilihat dari tingkat pendidikan yang relevan, keterampilan yang relevan, juga memberikan kontribusi bagi negara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan kalau screening kesehatan gratis sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi penyakit pada masyarakat, terutama penyakit penyebab kematian tertinggi.
Dia menyebutkan kalau penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia ialah stroke dan jantung. Jumlahnya sekutar 1 juta orang meninggal setiap tahun.
Untuk mendeteksi risiko kedua penyakit tersebut, seseorang harus rutin lakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, serta lemak darah atau kolesterol.
"Kalau ini diukur, puluhan juta rakyat Indonesia yang punya problem ini, sebenarnya obatnya bisa ditangani di puskesmas. Enggak usah sampai kena stroke, apa cancer, cuci darah, segala macem. Ini yang kita mau kejar duluan sebenarnya," ujar Budi di Jakarta, Kamis (9/1) lalu.
Pelaksanaannya akan dilakukan di puskesmas yang kini jumlahnya ada sebanyak 10 ribu unit. Serta dimungkinkan melibatkan klinik swasta yang saat ini ada 15 ribu sampai 20 ribu.
Berita Terkait
-
Ramai Dicap Buzzer Jokowi, Denny Siregar Tertawa Rudi Valinka Jabat Stafsus Menkomdigi: Cita-cita Akhirnya Tercapai
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Siswa SD di Medan Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP, Menko PMK: Saya Belum Monitor
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
350 Kios Hangus, Pemprov DKI Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Temuan Awal KPK: Dana Suap Proyek Dipakai Bupati Lampung Tengah untuk Lunasi Utang Kampanye
-
BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 Lewat Asian Le Mans Series