Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengaku tidak ada intervensi terhadap penyidik sehingga belum menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan Setyo menanggapi beredarnya isu jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto agar KPK tidak menahan Hasto.
Terkait itu, Setyo awalnya mengaku belum mendengar selentingan kabar tersebut.
"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita, bahwa sekian-sekian (informasi) itu datang," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, untuk mendapatkan informasi terkait isu yang beredar ini hanya melihat dari berita yang telah tayang.
"Kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita berita aja. Gitu, jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu," jelas Setyo.
Menanggapi isu tersebut, Setyo menegaskan bahwa tidak terdapat perintah dari siapa pun untuk tidak menahan Hasto.
"Kalau dari sini si enggak, dari sini enggak ada," pungkasnya.
Bantahan Gerindra
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika belum ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK hari ini tak ada hubungannya dengan Gerindra dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Dasco menanggapi pertanyaan soal adanya isu jika Hasto belum ditahan oleh KPK lantaran Megawati menelepon Presiden Prabowo.
Dasco menyampaikan, jika belum ditahannya Hasto meski sudah ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan kewenangan dari KPK.
"Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
"Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana," sambungnya.
la kembali menegaskan, belum ditahannya Hasto tak ada kaitan dan hubungannya dengan Prabowo.
Berita Terkait
-
Sebut Jabat Stafsus Menkomdigi karena Berjasa jadi Buzzer, Arief Poyuono soal Rudi Valinka: Sudah Dimaafkan Prabowo
-
Penghina Prabowo Kini jadi Stafsus Menkomdigi, Rudi Valinka Disamakan Akun Fufufafa!
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan