Suara.com - Pengaruh Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan kian memudar, termasuk orang-orang atau loyalisnya yang kini berada di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi dan pengaruhnya akan dipaksakan untuk keluar dari lingkaran pemerintahan.
Paling gencar yang melakukan itu adalah PDI Perjuangan. Partai banteng moncong putih ini yang diam-diam menaruh dendam kesumat kepada Presiden ke-7 RI itu diprediksi tidak akan meluluhkan hati untuk rekonsiliasi.
Sebaliknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan jajaran akan berupaya menjauhkan Jokowi dari Prabowo. Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan.
"Perang terus (PDIP dan Jokowi). Target PDIP, Jokowi out dari Prabowo," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Menurut Yusak pertengkaran antara Jokowi dan PDIP yang berkepanjangan bakal menguntungkan Gerindra. Partai yang diketuai Prabowo itu bakal menyambut PDIP untuk bergabung di pemerintahan.
"Kalau Jokowi out, Gerindra dapat barter PDIP. Itu lebih signifikan untuk stabilitas pemerintahan ke depan," kata Yusak.
Bukan hanya Gerindra, Yusak berpandangan Prabowo yang saat ini menjadi kepala negara tentu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
"Saya meyakini Prabowo akan menjadi dirinya sendiri alias bukan presiden 'bonekanya' Jokowi. Maka dalam posisi itu, Prabowo butuh dukungan PDIP agar pemerintahannya kuat dan stabil," ujar Yusak.
Tidak ada halangan bagi Prabowo untuk mengajak bergabung PDIP ke pemerintahan, pun sebaliknya bagi PDIP menerima tawaran bergabung. Sebab, hubungan baik antara Prabowo dan Megawati menjadi modal utamanya.
Baca Juga: Puan Posting Kebersamaan dengan Prabowo Sambil Bahas Persatuan, Gerindra Bilang Begini
Terlebih, Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDIP menegaskan ia dan Prabowo tidak bermusuhan.
"Mega tidak pernah ada masalah dengan Prabowo secara prinsipil. Jadi ini faktor yang mempermudah keduanya bekerja sama," kata Yusak.
Belum lagi adanya dukungan di internal PDIP agar partai berlambang banteng itu merapat ke pemerintah.
"Faksi Puan kan saya kira sejalan dengan Prabowo," ujar Yusak.
Bersih-bersih Kabinet
PDIP diperkirakan tidak akan menerima tawaran bergabung ke pemerintahan bila di Kabinet Merah Putih masih ada pengaruh Jokowi. Diketahui, Prabowo turut menempatkan orang-orang Jokowi di dalam jajaran kabinet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Mahkamah PPP Ngotot Sebut Agus Suparmanto Ketum Sah: Tak Ada Dualisme!
-
Prabowo Pamer Kekuatan Puluhan Kapal Perang, Jet Tempur, dan Pasukan Khusus di HUT TNI ke-80
-
Momen Megawati di UGM, Ungkap Perdebatan Lama dengan Sri Mulyani Minta Dana Research Tak Dipotong
-
Ratusan Rumah Luluh Lantak! BMKG Catat Ada 166 Kali Gempa Susulan di Sumenep
-
KPK 'Obok-obok' Rekening Ridwan Kamil Sekeluarga, Jejak Duit Korupsi BJB Ditelusuri Sampai ke Akar!
-
Unjuk Gigi TNI AL di Teluk Jakarta: Tembakan Roket hingga Helikopter Mendarat di Atas Kapal Perang
-
Jarum Speedometer 'Terkunci' di 130 Km/Jam, WNA Arab Saudi Tewas Seketika di Tol Jagorawi
-
Rocky Gerung 'Semprot' Program MBG: Bukan Generasi Emas, Malah Jadi 'Racun' yang Meneror Sekolah
-
Periksa Saksi dari Asosiasi Travel Haji, KPK Temukan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji
-
Keracunan Massal MBG, FSGI: Itu Kesalahan Badan Negara, Korban Berhak Tuntut Ganti Rugi