Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud Md mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan agar para koruptor dihukum 50 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo setelah soal vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis menjadi sorotan publik.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Selasa (14/1/2025), Mahfud mengaku setuju dengan pernyataan Prabowo soal hukuman 50 tahun bagi para koruptor.
"Baguslah presiden, bagus. Saking marahnya, hukum 50 tahun lagi, meskipun dalam sistem hukum kita gak dikenal hukuman 50 tahun," ujarnya dikutip Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga membeberkan secara bernas soal ancaman hukuman mati dan seumur hidup bagi orang yang dinyatakan bersalah secara hukum.
"Hukuman itu kan ada dua, satu dengan huruf hukuman mati atau seumur hidup. Kalau dengan angka maksimal 20 tahun jadi kalau 50 tahun itu ya hukuman seumur hidup aja, karena hukuman mati juga kalau 10 tahun dan itu sangat selektif itu bisa hukuman mati, tapi 10 tahun tidak dieksekusi berkelakuan baik enggak ada apa-apa diturunkan menjadi seumur hidup bisa," bebernya.
Mahfud lalu membeberkan alasannya mendukung sikap Prabowo agar koruptor dihukum berat. Tak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, Mahfud pun merasa ikut sakit hati jika koruptor divonis ringan.
"Maksud saya itu Pak Prabowo betul hukum aja yang berat gitu. Nah ini bisa dijadikan contoh ini. Saya merasa apa ya pertama kasihan kepada rakyat," ungkapnya.
Bahkan, dia menyebut jika negara tidak boleh didikte oleh para koruptor.
"Yang kedua apa ya rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cenguk begitu? Terluka saya, ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu. Negara diam pura-pura gak tahu," ujarnya.
Geram Harvey Moeis Divonis Ringan
Prabowo sebelumnya menyinggung soal kasus koruptor yang dihukum ringan saat berpidato di acara Musrenbang Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMP 2025-2029, beberapa waktu lalu.
Prabowo geram dengan vonis ringan terhadap koruptor yang hanya beberapa tahun penjara. Padahal, akibat perilaku korupnya, negara mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah.
Kendati Prabowo tidak menyebut perkara dan nama terdakwa yang dimaksud, tetapi diketahui bahwa belakangan ramai sorotan terhadap vonis ringan Harvey Moeis yang hanya 6,5 tahun penjara.
Diketahui, tuntutan penuntut umum terhadap Harvey Moeis adalah pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti Rp 210 miliar subsidair enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair satu tahun kurungan.
Sedangkan putusan Majelis Hakim adalah pidana penjara 6 tahun 6 bulan plus uang pengganti Rp 210 miliar subsidair dua tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
Berita Terkait
-
Kasihani Prabowo, Mahfud MD Sindir Pemerintah Tak Bernyali Bongkar Dalang Pembuat Pagar Laut: Gak Masuk Akal!
-
Bongkar Aib Rudi Valinka, Fedi Nuril ke Menkomdigi: Tolong Tanya Stafsus Anda Apa Pernah Bawa-bawa Emak saat Debat?
-
Sebut Jabat Stafsus Menkomdigi karena Berjasa jadi Buzzer, Arief Poyuono soal Rudi Valinka: Sudah Dimaafkan Prabowo
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April