Suara.com - Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar thumbnail YouTube yang menarasikan bahwa Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, telah menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Unggahan tersebut berisi narasi:
"Megawati RESMI MUNDUR Sebagai KETUM PDIP! Usai Ribuan Kader dan Petinggi Desak Megawati Mundur!"
Namun, benarkah Megawati mundur dari kursi Ketum PDIP?
Klarifikasi Fakta
Mengutip penelusuran ANTARA, klaim yang menyatakan bahwa Megawati resmi mundur dari kursi Ketum PDIP adalah tidak benar. Video yang menjadi sumber unggahan tersebut sebenarnya hanya berisi opini mantan politisi PDIP, Effendi Simbolon, yang menyerukan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya.
Seruan Effendi ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Effendi menilai bahwa situasi yang menimpa Hasto perlu menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan Megawati. Ia berpendapat bahwa pengunduran diri Megawati akan menjadi langkah yang tepat demi menjaga integritas partai.
Respons Internal PDIP
Menanggapi isu ini, Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan bahwa PDIP tetap solid meski tengah menghadapi berbagai dinamika. Puan meminta semua pihak untuk menghormati mekanisme internal partai terkait pergantian Ketua Umum.
“Nanti kita lihat di bulan April, insyaallah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongresnya. Setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya,” ujar Puan, dikutip dari ANTARA.
Kesimpulan
Dengan demikian, narasi yang menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri resmi mundur dari kursi Ketua Umum PDIP merupakan disinformasi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Megawati akan mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Cek Fakta: Hasto Kristiyanto Divonis 50 Tahun Penjara
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Hasto Kristiyanto Divonis 50 Tahun Penjara
-
Situasi Politik Akan Kondusif jika Prabowo-Megawati Bertemu Bulan Ini
-
Sekjen Gerindra Bersyukur PDIP Tidak Akan Kemana-mana
-
Sekjen Gerindra jadi Penyambung Lidah, Istana Sebut Tak Ada Rencana Prabowo Temui Megawati
-
Mega-Prabowo Bertemu Bulan Ini? Sekjen Gerindra: Makin Cepat Makin Bagus!
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI