Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, turut berkomentar soal Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro didemo oleh pegawainya sendiri. Dasco menyebut, jika DPR akan mempelajari adanya kasus tersebut.
"Yang pertama saya mendapatkan berita pada waktu sedang perjalanan ke fraksi Partai NasDem, tentunya kami akan pelajari kami akan kaji," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Ia mengatakan, dirinya juga akan meminta Komisi terkait di DPR untuk melalukan pemantauan terhadap adanya masalah tersebut.
"Nanti kami akan minta komisi teknis yang terkait dengan Kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu demikian," ujarnya.
Arogan hingga Didemo Pegawai Sendiri
Sebelumnya diberitakan, puluhan pegawai ASN Kemendikti Saintek mendemo Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kantor sang menteri pun digeruduk oleh anak buahnya pada Senin pagi.
Demonstrasi itu digelar puluhan PNS karena menanggap jika sikap Menteri Satryo arogan. Bahkan, Satryo disebut kerap bertindak kasar kepada pegawai yang bekerja di Kemendikti Saintek.
Dari video yang diterima Suara.com, sebanyak ratusan pegawai yang kebanyakan menggunakan kemeja hitam. Mereka membawa dua spanduk berukuran besar.
"Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri." tulis dalam spanduk berwarna hitam dengan tulisan ptih tersebut.
Baca Juga: SHGB Pagar Laut Tangerang Milik Kapuk Niaga Indah? Menteri ATR Nusron Wahid: Itu Tidak Betul!
Kemudian pegawai di depannya juga membawa spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam bertuliskan. 'Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan untuk babu keluarga'.
Sebelum menyampaikan orasinya, para peserta aksi yang terdiri dari para pegawai ini lebih dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Maju Tak Gentar.
Selain itu di depan pagar gedung Kemendikti Saintek nampak terpasang spanduk hitam berukuran besar bertuliskan: 'Pak Presiden, Selamatkan Kami Dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar dan Main Pecat."
Tag
Berita Terkait
-
Deddy Corbuzier Dicap Buzzer Linglung, Eks Anak Buah Sri Mulyani: Ntar Turun Pangkat Lho!
-
Pengakuan soal Mobil RI 36 Bikin Dongkol, Mahfud MD Sebut Raffi Ahmad Pejabat Tak Jujur: Negara Kok jadi Kampungan
-
Dukung Prabowo Agar Harvey Moeis Divonis 50 Tahun, Mahfud MD: Masa Negara Didikte Cecunguk-cecunguk? Terluka Saya!
-
Kasihani Prabowo, Mahfud MD Sindir Pemerintah Tak Bernyali Bongkar Dalang Pembuat Pagar Laut: Gak Masuk Akal!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Terbongkar! Penyebab Utama Banjir Jakarta yang Tak Teratasi: 'Catchment Area' Sudah Mati?
-
Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya
-
Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es