Saldi kemudian bertanya mengenai jumlah suara pemilih dan Afif menyampaikan total pengguna hak pilih sebanyak 838.
"Ini termasuk yang didalilkan, kenapa jumlah pengguna hak pilih nya lebih besar dibanding DPT, ini alasannya ada penambahan 2,5 kan? Artinya pengguna hak suara di Agimuga itu lebih dari 100 persen DPT kan? Jelaskan kenapa bisa berlebih? Ada buktinya nggak bahwa semua orang di situ menggunakan hak pilihnya sehingga karena kelebihan ditambah 2,5 persen itu?" cecar Saldi.
"Kita membuktikannya berdasarkan hasil, karena yang didalilkan adalah hanya persoalan angka-angka saja yang mulia, kita menyampaikan bahwa perolehan hasil ini sesuai dengan...," ucap Afif yang dipotong oleh Saldi untuk menanyakan bukti C hasil suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Bukan, anda menyerahkan tidak, masing-masing di TPS itu ada bukti di TPS?" tanya Saldi.
"Di kecamatan dengan di...," sahut Afif yang kemudian kembali dipotong oleh Saldi.
Saldi tampak kesal dengan jawaban Afif dan menggebrak meja. Sebab, Saldi menegaskan seharusnya KPU tidak hanya melampirkan D hasil kecamatan, tetapi juga menyiapkan C hasil di TPS.
"Hey anda dengar saya. Kalau mau mencari kebenaran di kecamatan tuh harus liat di TPS-nya, anda masukkan nggak bukti TPS nya? Gimana kami mau mengecek? Kan harus ada ini suara C1 dari TPS lalu dilakukan rekap di tingkat Kecamatan itu kan lihat ke TPS ya, ada gak bukti TPS nya?" tegas Saldi.
"Kami ada beberapa yang disampaikan di Yang Mulia," timpal Afif.
"Beberapa itu berapa? Ini kan ada 8 TPS. Ada gak 8 TPS di Agimuga?" tanya Saldi.
"Ada," balas Afif.
Saldi kembali mempertanyakan apakah KPU Mimika melampirkan Formulir C hasil TPS sebagai bukti atau tidak yang diserahkan ke MK.
"Ada? Anda masukkan di sini?" tanya Saldi.
"Belum. Karena yang didalilkan terkait dengan disandingkan D hasil Yang Mulia, D hasil kecamatan," jawab Afif.
"Oke lah pusing saya melihat anda ini. Ini D hasil aja yang anda sampaikan ya? Yang TPS nya ada tidak?" ucap Saldi.
"Belum disampaikan Yang Mulia," sahut Afif.
Berita Terkait
-
Tim Bobby Nasution Tuding Kubu Edy Rahmayadi Fitnah Soal Keterlibatan Pj Gubernur dalam Pilkada Sumut
-
Lokataru Laporkan 9 Hakim Konstitusi ke MKMK
-
Bicara Filosofi Hukum di Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Arief Hidayat: Sekalian Kuliah
-
Gurau Kuasa Hukum Cagub-Cawagub Kaltim Soal Merayu Cewek di Sidang MK
-
Bantah Bagikan Uang Demi Menangkan Cabup-Cawabup, Ketua Bawaslu Belitung Timur di MK: Saya Berani Disumpah
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung