Kiara Kritik Denda Pagar Laut Rp 18 Juta Per Km: Negara Tak Berdaya Hadapi Korporasi!

Suara.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyoroti rencana penerapan sanksi administratif berupa denda kepada pemilik pagar laut yang hanya Rp 18 juta per km.

Rencana tersebut sebelumnya dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Memang KKP lagi lucu-lucunya ya gitu," ujar Susan kepada Suara.com, Jumat (24/1/2025).

Susan mengatakan, sanksi administratif yang hendak diterapkan KKP itu berdasarkan rujukan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, menurut dia, seharusnya untuk menjerat pelaku dan pemilik pagar laut bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Itulah kenapa waktu tanggal 17 Januari, Kiara bersama delapan organisasi lainnya melaporkan beberapa pihak ke kepolisian karena kerugian yang dirasakan oleh nelayan itu luar biasa besar. Dan yang kita pakai bukan Undang-Undang Cipta Kerja tapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, jadi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," tutur Susan.

"Jadi itu yang kita pakai karena di situ kita bisa menetapkan sanksi pidana sebenarnya," sambung Susan.

Tak Sepadan dengan Modal

Penerapam denda pagar laut yang hanya Rp18 juta untuk per km dinilai tidak sepadan. Total keseluruhan denda untuk pagar laur sepanjang 30 km hanya berkisar Rp 540 juta. Angka tersebut bahkan di bawah modal pengadaan bambu yang digunakan pelaku untuk memagari laut.

"Itu baru bambu aja udah lebih dari Rp540 juta ya. Artinya tidak sepadan, jadi kaya menghina sebenarnya. Sudah mah para pihak keos, TNI sampai turun, Ampibi sampai juga turun, tapi dendanya cuma Rp540 juta," kata Susan.

Baca Juga: 263 HGB Pagar Laut Bisa Langsung Dibatalkan, BPN Investigasi Dugaan Cacat Administrasi

"Itulah bahayanya sebenarnya Undang-Undang CK (Cipta Kerja) gitu karena sanksinya memang sebatas administratif," ujar Susan.

Kiara sangat menyayangkan bila tujuan KKP hanya mengejar sanksi administratif melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara pelaku kejahatan lingkungan tidak diberikan sankai lebih besar sehingga tidak memberikan efek jera.

Susan berharap KKP bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk menjerat dalang dari pembuatan pagar laut, sebagaimana yang dilakukam Kiara bersama dengan delapan organisasi di Koaliai Masyarakat Sipil.

"Tapi ya agak susah ya kalau memang melihat posisinya KKP dari awal memang bersiteguh ya administratif aja. Artinya sekali lagi kita melihat negara powerless atau tidak punya kekuatan apapun di hadapan investasi," kata Susan.

"Itulah kenapa kejadian ini kan sebenarnya membuat malu banyak kementerian ya, KKP, ATR/BPN, bahkan membuat malu presiden juga sebenarnya karena ternyata sekali lagi kita tunduk terhadap korporasi," tandas Susan.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan memberikan sanksi berupa denda kepada pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Denda yang diberikan senilai Rp18 juta untuk per km.

Diketahui, pagar laut tersebut membentang sepanjang 30 km. Artinya bila ditotal, denda yang dikenakan bisa mencapai Rp 540 juta.

"Belum tahu persis. Tergantung dari luasan. Kan 30 kilo (km) dan seterusnya dan seterusnya, per kilonya (km) Rp18 juta," kata Trenggono usai Sidang Kabinet Paripurna di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Trenggono menegaskan bahwa KKP hanya mengurus persoalan sanksi administratif. Sementara untuk unsur pidana, diserahkan kepada aparat kepolisian

"Ya kalau dari kami denda karena lebih ke arah administratif, kalau ada unsur pidananya itu ke kepolisian," kata Trenggono.

Sementara itu, terkait indikasi siapa oknum yang terlibat, Trenggono menegaskan masih belum ada. Ia menegaskan hingga kini masih melakukan koordinasi.

"Yang kasus itu? Belum. Kita sedang koordinasi dengan menteri ATR/BPN juga untuk kemudian kita lihat. Nanti kan, Menteri ATR/BPN kan nyebutin ada 2 perusahaan itu ya. Itu salah satu yang nanti kita akan diskusikan," kata Trenggono.