Suara.com - PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung program strategis Presiden Republik Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik andal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PLN pastikan keandalan suplai listrik di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di 31 provinsi, dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan setiap BUMN, berperan aktif dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.
“Kami meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi SPPG atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa, guna memastikan kelancaran pelayanan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Erick.
Kementerian BUMN, bersama Badan Gizi Nasional, akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mengkoordinasikan peran BUMN yang terlibat, sesuai dengan tugas, wilayah, dan kontribusinya masing-masing. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang sejalan dengan komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.
Baca Juga: Heboh Innova EV Plat B Berkeliaran di Jalanan, Harganya Setara Toyota Alphard
Darmawan menambahkan bahwa proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang tahun 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.
“PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi-lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal,” pungkas Darmawan.
Berita Terkait
-
Sukses Taklukkan BJB Tandamata, Jakarta Electric PLN Tantang Popsivo Polwan di PLN Mobile Proliga 2025 Seri Surabaya
-
Raih Predikat Global Top Rated Industry, Pertamina Mampu Pertahankan Tingkat Risiko ESG
-
Pertamina Tegaskan Komitmen Keberlanjutan di Forum Ekonomi Dunia 2025
-
Jalankan Inovasi Hijau, Mapei Terlibat dalam Proyek Energi Terbarukan di Dalam Negeri
-
Kembalinya Nissan ke Panggung Mobil Listrik
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar