Suara.com - Presiden AS, Donald Trump, pada Minggu (26/1), mengumumkan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi terhadap Kolombia karena negara tersebut menolak penerbangan migran yang dideportasi.
"Saya baru saja mendapat informasi bahwa dua penerbangan repatriasi dari AS, yang membawa sejumlah besar individu ilegal, tidak diizinkan mendarat di Kolombia," ujar Trump di platform Truth Socialnya, menekankan bahwa ia telah menginstruksikan pemerintahannya untuk mengambil tindakan balasan yang cepat dan tegas.
Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif darurat sebesar 25 persen pada semua barang Kolombia yang masuk ke AS, yang akan meningkat menjadi 50 persen dalam waktu satu minggu.
Ia juga menyatakan bahwa AS akan memberlakukan larangan perjalanan dan segera mencabut visa yang dikeluarkan untuk pejabat Kolombia serta sekutu dan pendukung mereka.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengatakan bahwa ia telah memblokir pesawat militer AS yang membawa warga Kolombia yang dideportasi kembali ke negara mereka.
"Seorang migran bukanlah penjahat dan harus diperlakukan dengan martabat layaknya setiap manusia. Itulah sebabnya saya memerintahkan pengembalian pesawat militer AS yang membawa migran Kolombia," kata Petro di platform X.
Pendukung imigran di AS berargumen bahwa pencari suaka, termasuk migran ilegal, bukanlah penjahat, meskipun Trump menggunakan istilah tersebut untuk merendahkan dan mencemooh para calon migran.
Langkah-langkah baru ini juga mencakup peningkatan pemeriksaan bea cukai dan pengamanan perbatasan bagi semua warga negara Kolombia serta kargo, dengan alasan keamanan nasional.
Trump menambahkan bahwa ia akan memberlakukan sanksi finansial, perbankan, dan ekonomi darurat pada Kolombia.
Baca Juga: Trump dan Menkeu Israel Ingin Pindahkan Warga Palestina ke Negara Lain, Hamas Tegas Menolak
Petro yang menolak penerbangan tersebut dianggap telah membahayakan keamanan nasional AS dan keselamatan publik, menurut Trump.
"Langkah-langkah ini baru permulaan," tegasnya.
"Kami tidak akan membiarkan Pemerintah Kolombia mengabaikan tanggung jawabnya terkait penerimaan dan deportasi individu yang mereka paksa masuk ke Amerika Serikat!" tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
Petro Tolak Pesawat Deportasi AS: "Migran Kolombia Bukan Penjahat!"
-
Yordania Tegas Menentang Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Seperi yang Diserukan Trump
-
Trump Pertimbangkan AS Bergabung Lagi dengan WHO: Sinyal Baru dari Gedung Putih?
-
Donald Trump: Bom 2.000 Pon Dalam Perjalanan Menuju Israel
-
Trump dan Menkeu Israel Ingin Pindahkan Warga Palestina ke Negara Lain, Hamas Tegas Menolak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu