Suara.com - Yordania telah menegaskan kembali penolakannya terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza, sebagai tanggapan yang jelas terhadap saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar negara-negara Arab menerima lebih banyak orang dari wilayah yang dilanda konflik tersebut.
Dalam pernyataan kepada wartawan pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi menyatakan bahwa sikap Yordania terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza tetap "tegas dan tidak tergoyahkan," seperti dilaporkan oleh Reuters.
Diplomat senior Yordania juga membagikan postingan di X yang menekankan dukungan negaranya terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza, serta pentingnya pelaksanaan sepenuhnya dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Jalur Gaza.
“Yordania memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan, prinsip, dan warganya,” tambahnya dalam postingannya.
Pada hari Sabtu, Presiden Trump menyatakan kepada wartawan di Air Force One bahwa Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya seharusnya menerima lebih banyak warga Palestina dari Jalur Gaza untuk “membantu membersihkan” daerah tersebut.
Trump mengungkapkan bahwa dia telah menelepon Raja Yordania Abdullah II pada hari yang sama dan berencana berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi pada hari Minggu.
Kelompok Palestina menolak rencana Trump, menyatakan bahwa setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa akan ditentang.
Berita Terkait
-
Trump Pertimbangkan AS Bergabung Lagi dengan WHO: Sinyal Baru dari Gedung Putih?
-
Hamas Tuding Israel Halangi Pengungsi Palestina Kembali ke Gaza Utara: Gencatan Senjata Dipertanyakan
-
Perjanjian Bersejarah: Empat Tentara Israel Dibebaskan oleh Brigade Al-Qassam, 200 Tahanan Palestina Kembali ke Keluarga
-
Donald Trump: Bom 2.000 Pon Dalam Perjalanan Menuju Israel
-
Trump dan Menkeu Israel Ingin Pindahkan Warga Palestina ke Negara Lain, Hamas Tegas Menolak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu