Suara.com - Massa aksi dari Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade Tahun 2023 mulai memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mssa akan menuntut pemerintah terkait kejelasan tentang status pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru swasta yang sampai sekarang belum mendapatkan formasi atau penempatan di wilayah.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa aksi hadir pukul 10.25 WIB dengan memakai seragam putih hitam sambil menyanyikan lagu Hymne Guru dilanjutkan dengan bernyanyi lagu Indonesia Raya.
Sebelum melakukan orasi, para massa aksi juga memanjatkan doa. Ada sejumlah massa aksi yang meneteskan air mata sambil berdoa.
Massa aksi yang terdiri dari guru swasta ini hadir dari berbagai wilayah seperti daerah Lamongan, Bojonegoro, Tuban Jawa Timur, dan Blora, Grobogan Jawa Tengah
Salah satu orator mengatakan dirinya bersama massa aksi yang lain bukan hanya untuk sekedar lomba orasi, tetapi untuk menuntut keadilan bagi guru swasta.
"Kami yang berada di depan Gedung DPR RI yang sangat mewah, kami telah lulus ujian PPPK 2023, kami menuntut hak kami, dari tahun 2023 sampai saat ini, kami tidak diberi kepastian, kami tidak mendapatkan penempatan, kami menuntut untuk adil," ucap orator wanita di atas mobil, Kamis (30/1/2025).
Orator wanita tersebut mengatakan bahwa guru swasta juga layak diberikan keadilan yang sama seperti guru negeri.
Selain itu, dirinya menyatakan jangan ada perbedaan pada status guru karena fungsinya sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa.
"Guru swasta layak diberikan keadilan, guru swasta juga manusia, kepada siapa lagi kami harus mengadu, hanya kepada Bapak, Ibu yang ada di dalam kami berharap," ucap Dia.
Baca Juga: Putri Gus Dur Kritik Pergub Poligami ASN Jakarta: Normalisasi Praktik dan Objektifikasi Perempuan
"Jangan diskriminasi kami, kalau aspirasi kami tidak diterima, kami akan tetap di sini (Gedung DPR)," pungkasnya.
Reporter : Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
-
Anak ASN Kementerian Pertahanan Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun di Jalan Palmerah
-
Putri Gus Dur Kritik Pergub Poligami ASN Jakarta: Normalisasi Praktik dan Objektifikasi Perempuan
-
Dorong ASN Keluar dari Zona Nyaman, Kemenag Hadirkan PIJAKAN dan Kemenag Corpu
-
Kontroversi Pergub Poligami ASN, Pj Gubernur DKI Terbitkan Aturan Baru Pernikahan
-
Kemenkeu Setujui Dana Tukin Dosen Rp2,5 T, Lebih Rendah dari yang Diusulkan
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?