Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Tembus Rp171 Triliun, Sri Mulyani Bicara Efek Ganda Bagi UMKM

Suara.com - Tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 100 triliun kemungkinan akan terwujud. Hal ini setelah ada sinyal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan nantinya program unggulan dari Pemerintahan Prabowo-Gibran ini bisa saja menjadi Rp 171 triliun nantinya.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat," kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

"Saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” Sri Mulyani menambahkan.

Menkeu menyatakan Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maka pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” kata dia.

Program MBG kata Sri Mulyani, merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Prabowo mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Demi MBG, Sri Mulyani: Bansos Tidak Dipotong

Mulanya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

Sri Mulyani sudah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan turut mendukung kesuksesan program ini.

Dalam konteks itu, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.

“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” tutur Menkeu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).