Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan anggaran itu disebut-sebut dilakukan Prabowo demi memuluskan program makan bergizi gratis (MBG) yang kini sedang digencarkan oleh pemerintah.
Menanggapi itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Rocky, keputusan ini menandakan adanya "sense of crisis" setelah 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai boros dalam pengelolaan birokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa penghematan besar-besaran memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
"Perintah presiden untuk penghematan anggaran memang penting untuk diucapkan sebagai keprihatinan presiden terhadap keadaan yang mungkin selama 10 tahun Pak Jokowi tidak diperhatikan, itu pemborosan birokrasi," ujar Rocky dikutip Suara.com dari siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Kamis (30/1/2025).
Rocky menjelaskan bahwa anggaran negara selama ini menjadi motor penggerak berbagai kegiatan ekonomi di daerah.
Jika alokasi anggaran untuk seminar, pelatihan, dan kegiatan kementerian lainnya dikurangi, hal ini akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada kegiatan tersebut.
Contohnya seperti hotel, pengusaha spanduk, penyedia transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau ada seminar, itu pasti tukang spanduk dapat, hotel-hotel kebanjiran order, pengusaha bunga senang, kawan-kawan ojol dapat rezeki, maskapai penerbangan juga kebagian. Penghematan negara itu punya efek restriktif yang menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah," jelas Rocky.
Ia menyoroti bahwa Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi, baik di tingkat rumah tangga maupun UMKM.
Baca Juga: Mahfud MD ke Prabowo: Benang Merah Mafia Tanah dan Laut Mudah Dibaca, Tugas Bapak Sangat Berat
Oleh karena itu, kebijakan penghematan yang terlalu besar justru dapat memperlambat perputaran uang di daerah, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Rocky juga menyinggung dampak pengurangan anggaran bagi universitas yang kerap menjadi penyelenggara pelatihan dan kegiatan pemerintah lainnya.
"Kalau itu dipangkas, artinya pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan mandek atau terhalang," tegasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini kini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan pertumbuhan di daerah.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
-
Mahfud MD ke Prabowo: Benang Merah Mafia Tanah dan Laut Mudah Dibaca, Tugas Bapak Sangat Berat
-
Bak Detektif, Netizen Bongkar Cuitan Random Susi Pudjiastuti, Mahfud MD Ikut Terseret!
-
Sebut Sertifikat Ilegal Pagar Laut Berbau Korupsi-Kolusi, Mahfud MD: Aneh, Kok Aparat Tak Bersikap Tegas?
-
Tertawa Ada HGB di Atas Laut, Mahfud MD: Hukum Diinjak-injak Bandit, Masak Kita Diam Aja?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini