Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan anggaran itu disebut-sebut dilakukan Prabowo demi memuluskan program makan bergizi gratis (MBG) yang kini sedang digencarkan oleh pemerintah.
Menanggapi itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Rocky, keputusan ini menandakan adanya "sense of crisis" setelah 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai boros dalam pengelolaan birokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa penghematan besar-besaran memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
"Perintah presiden untuk penghematan anggaran memang penting untuk diucapkan sebagai keprihatinan presiden terhadap keadaan yang mungkin selama 10 tahun Pak Jokowi tidak diperhatikan, itu pemborosan birokrasi," ujar Rocky dikutip Suara.com dari siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Kamis (30/1/2025).
Rocky menjelaskan bahwa anggaran negara selama ini menjadi motor penggerak berbagai kegiatan ekonomi di daerah.
Jika alokasi anggaran untuk seminar, pelatihan, dan kegiatan kementerian lainnya dikurangi, hal ini akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada kegiatan tersebut.
Contohnya seperti hotel, pengusaha spanduk, penyedia transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau ada seminar, itu pasti tukang spanduk dapat, hotel-hotel kebanjiran order, pengusaha bunga senang, kawan-kawan ojol dapat rezeki, maskapai penerbangan juga kebagian. Penghematan negara itu punya efek restriktif yang menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah," jelas Rocky.
Ia menyoroti bahwa Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi, baik di tingkat rumah tangga maupun UMKM.
Baca Juga: Mahfud MD ke Prabowo: Benang Merah Mafia Tanah dan Laut Mudah Dibaca, Tugas Bapak Sangat Berat
Oleh karena itu, kebijakan penghematan yang terlalu besar justru dapat memperlambat perputaran uang di daerah, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Rocky juga menyinggung dampak pengurangan anggaran bagi universitas yang kerap menjadi penyelenggara pelatihan dan kegiatan pemerintah lainnya.
"Kalau itu dipangkas, artinya pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan mandek atau terhalang," tegasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini kini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan pertumbuhan di daerah.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
-
Mahfud MD ke Prabowo: Benang Merah Mafia Tanah dan Laut Mudah Dibaca, Tugas Bapak Sangat Berat
-
Bak Detektif, Netizen Bongkar Cuitan Random Susi Pudjiastuti, Mahfud MD Ikut Terseret!
-
Sebut Sertifikat Ilegal Pagar Laut Berbau Korupsi-Kolusi, Mahfud MD: Aneh, Kok Aparat Tak Bersikap Tegas?
-
Tertawa Ada HGB di Atas Laut, Mahfud MD: Hukum Diinjak-injak Bandit, Masak Kita Diam Aja?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional