Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi langkah progresif PT PLN (Persero) sebagai perusahaan Indonesia pertama yang masuk dalam perdagangan karbon luar negeri.
Langkah ini merupakan salah satu bukti komitmen PLN dalam memitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong investasi hijau.
”Ini adalah langkah-langkah yang saya lihat cukup positif, signifikan untuk mendorong dan nanti membuka untuk investor-investor luar negeri, bisa membeli carbon credit di Indonesia, dan nanti likuiditas itu akan masuk ke pasar domestik kita,” ucap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, Jumat (31/1/2025).
Hashim melanjutkan, keputusan dibukanya perdagangan karbon luar negeri ini merupakan hasil putusan tim yang ia ketuai bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan juga Dewan Ekonomi Nasional yang merekomendasikan kepada Presiden agar pelaku pasar luar negeri dapat berpartisipasi di bursa karbon domestik.
“Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku dalam negeri karena ditutup,” jelas Hashim.
Menurutnya, dengan membuka perdagangan karbon luar negeri, arus investasi asing dapat menghidupkan pasar karbon nasional tanpa mengurangi pencatatan di dalam negeri.
”Jadi ini suatu langkah yang saya bisa umumkan hari ini, itu berdasarkan rapat yang saya pimpin kemarin, ini supaya likuiditas, likuiditas yang sekarang sudah siap di luar negeri bisa masuk dan menghidupi pasar karbon di dalam negeri yang namanya IDXCarbon,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa PLN bersama dengan Pemerintah terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan. Termasuk melalui perdagangan karbon yang menjadi salah satu alternatif dalam memitigasi perubahan iklim.
"Perubahan iklim adalah persoalan global, oleh sebab itu membutuhkan solusi global. Peluncuran perdagangan karbon luar negeri ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata," sebut Darmawan.
Baca Juga: Diskon Tarif Listrik 50 Persen Sampai Kapan? Januari Hampir Habis hingga Rumor Diperpanjang
Dirinya menjelaskan, tidak hanya melakukan offset emisi melalui bursa karbon, PLN juga melakukan perdagangan emisi dan offset emisi melalui perdagangan langsung. Terlebih lagi, PLN sudah memiliki platform PLN Climate Click dimana aktivitas perdagangan karbon, baik perdagangan emisi dan offset emisi, sudah mulai dilakukan sejak 2023 lalu.
“PLN siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia," ujar Darmawan.
Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN, Kamia Handayani menjelaskan, secara resmi PLN ikut serta dalam perdagangan karbon luar negeri pada Senin (20/1/2025) lalu, setelah sebelumnya perdagangan karbon dilakukan terbatas dalam pasar domestik sejak akhir September 2023.
Pada perdagangan karbon internasional pertama ini, Kamia mengungkapkan ada 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN yang akan dijual ke offtaker luar negeri dan telah diotorisasi. Langkah otorisasi atau pengesahan dari Pemerintah ini diperlukan untuk menghindari risiko double counting pada unit karbon yang diperdagangkan di luar negeri.
”Jadi perdagangan karbon ini memang dibukanya kalau di bursa itu mulai 2023 dan baru dibuka untuk pasar luar negeri 2025 ini. Kalau dari sisi demand PLN, 1,7 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi sudah diotorisasi oleh Pemerintah untuk dijual ke luar negeri,” ucap Kamia.
Kamia melanjutkan, dibukanya perdagangan karbon luar negeri awal tahun ini merupakan langkah yang positif untuk menerapkan Artikel 6 Perjanjian Paris sesuai dengan hasil Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, November tahun lalu.
Berita Terkait
-
Dukung Swasembada Energi dan Pangan, Pertamina Bangun 159 Desa Energi Berdikari
-
Pabrik Combiphar Padalarang Kini Bertenaga Surya Berkapasitas 601,9 kWp
-
PLN IP Hasilkan Green Energy 814 GWh pada 2024, Tekan 921 Ribu Ton CO2 Emisi Karbon
-
Co-Firing Biomassa di PLTU PLN Hasilkan 1,67 Juta MWh Listrik Hijau Sepanjang 2024
-
Dorong Pertumbuhan Sektor Perikanan dan Kelautan, PLN Sukses Hadirkan Listrik 47,32 GWh Sepanjang 2024
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul