Suara.com - Aliansi dosen ASN Kementerian Diktidaintek seluruh Indonesia (Adaksi) menyayangkan sikap Kementerian Diktisaintek yang tidak pernah menemui mereka untuk beri penjelasan tentang pembayaran tunjangan kinerja (tukin).
Ketua Kornas Adaksi pusat, Anggun Gunawan menyampaikan bahwa mereka sudah menuntut hak tersebut sejak awal Januari, namun tak pernah direspon pihak kementerian.
Aksi tersebut kali pertama dilakukan dengan mengirimkan karangan bunga pada Senin, 6 Januari 2025. Anggun mengungkpkan, saat itu karangan bunga yang dikirim Adaksi disembunyikan.
"Kami tidak boleh memajang bunga itu di depan, kami malah disuruh ke belakang dan cuma ditemui oleh mungkin kepala keamanannya saja, tidak ada pejabat dari Dikti itu yang menemui kami," kata Anggun ditemui ketika menggelar aksi di depan Gedung Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Tanggal 14 Januari 2025, Adaksi kembali lakukan konsultasi dengan berikan ultimatum kepada pihak Kementerian Diktisaintek untuk memberikan penyataan resmi terkait pembayaran tukin periode 2020-2024. Namun, menurut Anggun, kembali tidak ada respon apa pun.
Hingga akhirnya pada Jumat (31/1/2025) lalu dilakukan sosialisasi tentang perkembangan tukin dari pihak Kementerian, namun hanya mengundang rektor, direktur, serta Kepala ll Dikti.
"Kami nggak pernah diundang. Saya pribadi dan juga kawan-kawan yang lainnya itu tidak pernah mendapatkan undangan ataupun WA dari pejabat kementerian untuk mendiskusikan terkait dengan tukin ini," ungkap Anggun.
Dia menilai bahwa ada indikasi dari pihak kementerian untuk menekan pimpinan pengguruan tinggi agar para dosen yang tergabung dalam Adaksi tidak lagi turun ke jalan.
Sangkaan itu disampaikan Anggun melihat banyak rekan dosen yang semula akan ikut aksi di depan Istana hari ini mendadak batal.
Baca Juga: Dosen ASN Diktisaintek Desak Prabowo Lunasi Tunggakan Tukin Sejak 2020, Kalau Tidak....
"Banyak kawan-kawan kami yang pada akhirnya mundur, gak datang ke sini karena ditekan oleh rektor ataupun juga direkturnya, itu yang terjadi. Jadi saya pribadi sebagai ketua Adaksi tidak pernah mendapatkan WA ataupun juga undangan untuk berdiskusi terkait dengan tukin ini," bebernya.
Para dosen ASN itu diketahui menuntut pemerintah untuk membayarkan tukin dosen yang belum pernah diberikan sejak 2020 sampai 2024.
Mereka juga meminta agar tukin tersebut segera dibayarkan dan dilakukan tanpa membedakan seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek, seperti dosen PTN Satuan Kerja (satker), PT BLU dan PTN BH, serta dosen ASN yang diperbantukan di PTS.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!