Suara.com - Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana apabila dana pensiunan mereka belum juga dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya.
Pernyataan itu disampaikan saat mereka mengadu ke Komisi VI DPR saat Rapat Dengar Pendapat bersama PPJ dan PP-PKT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian mengungkapkan bahwa masih ada dana pensiun yang belum terbayarkan, yakni Rp239,7 miliar.
"Apabila kebutuhan kami tidak dipenuhi, maka ingin saya melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden maupun Kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh para pensiunan yang kami rencanakan pada tanggal 4 Februari tahun 2025," kata Adrian.
Ia mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dana tersebut bisa dibayarkan.
"Pada waktu kami masih aktif dipotong gaji setiap bulan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menjadi hak kami untuk menerima manfaat yang seharusnya dipenuhi oleh dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya," katanya.
Untuk itu, ia pun sangat mengharapkan uluran tangan dari Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sehingga kami sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan hati dari Bapak-Ibu yang terhormat untuk membantu kami untuk kesinambungan hidup para pensiunan yang dari data tadi Bapak-Ibu dapat membayangkan sangat-sangat memperhatinkan di mana kalau kita lihat yang menerima, mendekati UMR itu kan hanya kurang lebih 7,32 persen sedangkan yang lainnya itu kan sangat di bawah," katanya.
"Bisa dibayangkan dengan pensiunan yang tidak begitu besar mereka harus hidup dengan cara itu. Sedangkan mereka kalau misalnya meminta atau mendaftar untuk menerima bantuan BLT kan tidak mungkin karena dalam peraturan negaraan itu tidak bisa bagi mereka yang memiliki penghasilan setiap bulan," katanya.
Baca Juga: Haknya Belum Dibayar, Pensiunan Jiwasraya Ngadu ke DPR: Ribuan Keluarga Butuh Nyambung Hidup
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama PPJ dan PP-PKT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Adrian menyampaikan bahwa ada ribuan anggota keluarga pensiunan yang menggantungkan hidupnya dari dana pensiunan tersebut.
Adapun dana pensiun yang ditagih ada Rp371,8 miliar. Dan yang harus dibayarkan ada sebesar Rp239.7 miliar.
"Kalau tidak dipenuhi maka nasib para pensiunan beserta dengan anggota keluarganya yang sekarang ini berjumlah ada 7 ribu kurang lebih, para pensiunan dan anggota keluarganya yang sangat menggantungkan kesinambungan untuk dia menyambung hidup itu dari manfaat pensiun bulanan yang diterimanya," kata Adrian.
Ia mengatakan, adanya hal itu yang menjadi kekhawatiran para pensiunan yang sudah sering disampaikan kepada para pihak.
Menurutnya, pihaknya juga sudah mengadu ke berbagai pihak termasuk ke Presiden RI. Namun hasilnya tetap nihil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Berawal dari Perkelahian Adik, Pemuda di Maluku Tewas Dipukul Prajurit TNI
-
Kapal Pertamina Tak Bisa Lewat Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi ke Iran
-
Aziz Yanuar Ungkap Noel Ajukan Penahanan Rumah untuk Uji Konsistensi Penegakan Hukum
-
Diduga Langgar Etik, Pimpinan KPK Resmi Dilaporkan ke Dewas Buntut Tahanan Rumah Gus Yaqut
-
DPR Usul WFH ASN Digelar Rabu, Hindari Efek Libur Panjang
-
Di Tengah Blokade Iran, Malaysia Dapat Jalur Khusus Lewati Selat Hormuz
-
Dana Iklim dan Rehabilitasi Hutan di Kalimantan: Bisakah REDD+ Beri Dampak Jangka Panjang?
-
Istri Richard Lee Diperiksa Polda Metro Jaya, Penyidikan Kasus Produk Kecantikan Masih Berjalan
-
DPR Ingatkan Pemerintah: Sekolah Tatap Muka Lebih Efektif Dibanding Wacana Belajar dari Rumah
-
Negara Diminta Tak Lagi Lunak ke Perusahaan: THR Tak Dibayar, DPR Dorong Dipidanakan!