Suara.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berjanji akan melakukan perbaikan dalam kebijakan penyaluran gas LPG 3 kilogram yang membuat kontroversi di masyarakat.
Bahli juga memastikan, masyarakat tak akan alami antre lagi.
Pernyataan itu ditegaskan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Kami berkomitmen pulang dari sini, kami akan memperbaiki khususnya tata kelola, khususnya kerja sama kami dengan Pertamina dalam rangka distribusi LPG yang bersubsidi supaya rakyat kita bisa cepat mendapatkan hasilnya agar mereka tidak antre lagi," kata Bahlil.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan meminta kepada pemerintah menghentikan atau menunda kebijakan pengecer tak boleh menjual gas LPG 3 kilogram.
Menurutnya, adanya kebijakan tersebut hanya membuat gaduh.
"Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masyalah kelangkaan gas 3 kilogram. Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara. Untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru," kata Zulfikar.
Ia mengungkapkan, kondisi masyarakat di bawah kekinian justru gaduh akinat kebijakan penyaluran gas LPG yang diubah.
"Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh," katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah membiarkan terlebih dahulu agar para pengecer diberikan kesempatan menjual lagi gas LPG 3 kilogram.
"Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat. Terutama Beredarnya melon 3 kg pink. Yang warna pink Ini jadi ini Pink perang sama kuning. Jangan sampai salah kuning, jangan sampai kuning kalah ini," tuturnya.
"Jadi tolong pak menteri segera, selesai rapat mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat ini kita selesaikan hari ini," katanya.
Berita Terkait
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
DPR Usul Ada Dirjen Longsor sampai Banjir di Kementrian Bencana
-
Pengamat Soal Viral Video Zulhas: Bagus Kalau DPR Mengklarifikasinya
-
Kritik Komite Reformasi Polri Soal Isu Kapolri Ditunjukkan Langsung, Boni Hargens: Sesat Pikir
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid