Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa narasi antikorupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan dengan langkah konkret.
Menurut Rocky, retorika saja tidak cukup, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dalam menindak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan dari pemerintahan sebelumnya.
Rocky menilai pemanggilan tokoh-tokoh yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian penting bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya.
Salah satu yang ia soroti adalah laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Setelah 100 hari, tahap logikanya harus ditunjukkan bahwa sangat logis bila retorika itu berakibat pada pemanggilan tokoh-tokoh yang di era Jokowi itu sebetulnya sudah dilaporkan ke KPK," ujarnya yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/2/2025).
Rocky menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghindari persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya mengandalkan retorika tanpa tindak lanjut.
Selain isu korupsi, Rocky juga menyoroti gejolak di lingkungan kampus yang mulai menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut bahwa tuntutan dosen terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tak dibayarkan selama lima tahun selama masa pemerintahan Jokowi, menjadi salah satu bentuk keresahan di dunia akademis.
"Akan ada demo besar-besaran dari teman-teman dosen yang menuntut Tukin. Itu penanda bahwa universitas sedang bergejolak," ujarnya.
Baca Juga: Soroti Kabinet 'Obesitas', Rocky Gerung: Publik Tunggu Perampingan demi Efisiensi Anggaran
Rocky turut mengkritik kebijakan yang memungkinkan kampus terlibat dalam pengelolaan tambang.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi pusat riset, bukan terjebak dalam bisnis tambang yang merusak fungsi utama institusi pendidikan.
"Kampus harusnya menambang pikiran, bukan ditambang oleh kekuasaan dengan menyogok tambang batu bara," tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rocky menilai bahwa pemerintah Prabowo berada dalam situasi yang sulit.
Di satu sisi, ada tuntutan untuk melakukan penghematan anggaran.
Di sisi lain, desakan agar pemerintah segera menunjukkan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi dan mengatasi berbagai persoalan internal terus meningkat.
Momen ini menjadi ujian besar bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar retorika, tetapi memiliki langkah konkret yang mampu mengembalikan kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas politik.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga
-
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Silmy Karim, Sita Dokumen hingga Uang Tunai