Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa narasi antikorupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan dengan langkah konkret.
Menurut Rocky, retorika saja tidak cukup, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dalam menindak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan dari pemerintahan sebelumnya.
Rocky menilai pemanggilan tokoh-tokoh yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian penting bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya.
Salah satu yang ia soroti adalah laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Setelah 100 hari, tahap logikanya harus ditunjukkan bahwa sangat logis bila retorika itu berakibat pada pemanggilan tokoh-tokoh yang di era Jokowi itu sebetulnya sudah dilaporkan ke KPK," ujarnya yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/2/2025).
Rocky menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghindari persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya mengandalkan retorika tanpa tindak lanjut.
Selain isu korupsi, Rocky juga menyoroti gejolak di lingkungan kampus yang mulai menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut bahwa tuntutan dosen terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tak dibayarkan selama lima tahun selama masa pemerintahan Jokowi, menjadi salah satu bentuk keresahan di dunia akademis.
"Akan ada demo besar-besaran dari teman-teman dosen yang menuntut Tukin. Itu penanda bahwa universitas sedang bergejolak," ujarnya.
Baca Juga: Soroti Kabinet 'Obesitas', Rocky Gerung: Publik Tunggu Perampingan demi Efisiensi Anggaran
Rocky turut mengkritik kebijakan yang memungkinkan kampus terlibat dalam pengelolaan tambang.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi pusat riset, bukan terjebak dalam bisnis tambang yang merusak fungsi utama institusi pendidikan.
"Kampus harusnya menambang pikiran, bukan ditambang oleh kekuasaan dengan menyogok tambang batu bara," tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rocky menilai bahwa pemerintah Prabowo berada dalam situasi yang sulit.
Di satu sisi, ada tuntutan untuk melakukan penghematan anggaran.
Di sisi lain, desakan agar pemerintah segera menunjukkan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi dan mengatasi berbagai persoalan internal terus meningkat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua