Suara.com - Adik Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyebut banyak 'program konyol' di era Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Program-program tersebut teridentifikasi saat Prabowo menyisir anggaran untuk menghemat dana demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan Hashim tersebut memicu pandangan tajam mengenai perbedaan paradigma kebijakan antara Jokowi dan Prabowo.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Prabowo yang memilih mengutamakan program MBG daripada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Rocky, keputusan tersebut merupakan langkah radikal yang menunjukkan keberanian Prabowo untuk memrioritaskan investasi sumber daya manusia (SDM), ketimbang ambisi politik yang tidak memiliki nilai keberlanjutan.
"Kalau keinginan Prabowo menghasilkan generasi yang berpikir, ya mesti ada tindakan radikal. Tindakan radikal itu sudah diperlihatkan Prabowo, yaitu menghentikan IKN demi MBG," ujarnya seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official.
Ia menilai bahwa kebijakan penghematan anggaran yang diputuskan Prabowo, secara simbolik, memperlihatkan prioritas ideologis yang berbeda dengan Jokowi.
Rocky juga menyebut bahwa pemotongan anggaran untuk proyek besar seperti IKN merupakan langkah berani yang harus diambil demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Tentu secara simbolik memperlihatkan bagaimana Prabowo harus menghentikan semua ambisi Jokowi untuk memamerkan keangkuhan politiknya," tambahnya.
Rocky juga menyinggung pernyataan Hashim yang menyebut adanya banyak program konyol di era Jokowi.
Baca Juga: Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
Menurutnya, publik sudah lama menilai proyek IKN sebagai bentuk pemborosan anggaran, perusakan lingkungan, dan upaya ambisius Jokowi untuk meninggalkan warisan politik.
"Bertahun-tahun IKN itu dianggap konyol oleh publik. Kalau disebut konyol, ya nggak salah kalau publik menafsirkan yang disebut konyol itu IKN," tegasnya.
Rocky memprediksi bahwa anggaran IKN yang telah dipangkas kemungkinan besar hanya akan menyisakan biaya pemeliharaan, dan tidak akan dilanjutkan dalam lima hingga 10 tahun ke depan.
Ia bahkan menyebut bahwa Jokowi tidak mungkin menunggu hingga Gibran Rakabuming Raka, anaknya yang kini menjadi Wakil Presiden, berkantor di IKN sebagai Presiden nantinya.
"Kalau dipotong anggaran IKN sehingga mungkin tinggal berapa ratus miliar untuk sekedar biaya pemeliharaan, maka bisa dipastikan bahwa lima tahun ke depan IKN belum akan dilanjutkan," katanya.
Langkah Prabowo yang mengutamakan program MBG dinilai sebagai sinyal bahwa ia tidak lagi terikat secara programatik dengan kebijakan infrastruktur Jokowi, di mana perbedaan paradigma kebijakan semakin terlihat antara Jokowi dan Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Pelat Nomor Ditutup Jadi Target Khusus Operasi Zebra, Polda Metro: Biasanya Pelaku Kejahatan!
-
Maraton Lakukan Penggeledahan Kasus Ponorogo, KPK Sita 24 Sepeda hingga Mobil Rubicon dan BMW
-
Operasi Zebra Berlaku Hari Ini: e-TLE Mobile Siap Buru 11 Pelanggar Lalu Lintas Berikut!
-
Ada Siswa Dibully hingga Meninggal, Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel Didesak Mengundurkan Diri
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Pegawai Bandara Soetta Dalangi Penipuan Lowongan Pilot, Raup Rp1,3 Miliar dari Korban
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK