Suara.com - Israel akan mengirim delegasi ke Doha pada akhir pekan ini guna membahas rincian teknis kelanjutan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi hal tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/2).
"Israel sedang mempersiapkan keberangkatan delegasi tingkat kerja ke Doha pada akhir minggu ini untuk membahas rincian teknis terkait kelanjutan penerapan perjanjian tersebut," demikian pernyataan resmi dari kantor Netanyahu.
Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan Netanyahu dengan penasihat Presiden AS Donald Trump di Washington. Meski gencatan senjata tahap pertama masih berlangsung, Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada jaminan perjanjian ini akan bertahan lama.
Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Senin (3/2), Trump mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung upaya perdamaian, namun dinamika di lapangan masih penuh ketidakpastian. Sementara itu, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyebut bahwa gencatan senjata sejauh ini masih berjalan sesuai kesepakatan.
Di sisi lain, kelompok Hamas juga menyatakan kesiapannya untuk memasuki perundingan tahap berikutnya. Seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para mediator dalam pertemuan di Kairo pekan lalu.
“Kami meminta mediator untuk memastikan pendudukan [Israel] mematuhi perjanjian dan tidak melakukan penundaan,” ujar pejabat tersebut.
Hamas kini menunggu inisiatif lebih lanjut dari para mediator untuk melanjutkan negosiasi.
Gencatan senjata tahap pertama, yang dimulai pada 19 Januari dan berlangsung selama 42 hari, berhasil menghasilkan pembebasan 33 sandera Israel dengan imbalan sekitar 1.900 tahanan Palestina dari penjara Israel.
Pada tahap kedua ini, pembahasan diperkirakan akan mencakup pembebasan sandera yang tersisa serta kemungkinan penghentian perang secara permanen.
Baca Juga: Jepang Pertimbangkan Berikan Perawatan Medis bagi Penduduk Gaza
Berita Terkait
-
Jepang Pertimbangkan Berikan Perawatan Medis bagi Penduduk Gaza
-
70 Warga Palestina Tewas di Tepi Barat Sejak Januari, Kepresidenan Palestina Kecam Agresi Israel
-
Hamas Siap Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata, Tuntut Israel Tepati Janji
-
Palestina Kecam Operasi Militer Israel di Tepi Barat, Sebut sebagai Pembersihan Etnis
-
Iran Kecam Usulan Trump untuk Relokasi Warga Palestina, Sebut Sebagai Upaya Pembersihan Etnis
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Polisi Pastikan Pengeroyokan Matel Hingga Tewas di Kalibata Pakai Tangan Kosong, Kok Bisa?
-
Ngeri! 4.000 Hektare Hutan IKN Rusak 'Dimakan' Tambang Liar, Basuki Tak Tinggal Diam
-
Bukan Rem Blong Tapi Ngantuk, Sopir Tabrak Siswa di Cilincing Resmi Tersangka
-
Prabowo Pastikan Anggaran Huntara dan Huntap Korban Bencana Sumatra Cair, Tapi...
-
Cak Imin Soroti Makanan di CFD: Tujuannya Sehat, Tapi Jualannya Nggak Ada yang Sehat
-
Geger Anak Bunuh Ibu Kandung di Medan, Pelaku Siswi SD Dikenal Ramah dan Berprestasi
-
Demi Jaga Warisan Leluhur, Begini Cara Suku Badui Merawat Hutan Lindung 3.100 Hektare
-
Harga Pangan Nasional Melemah, Cabai hingga Beras Kompak Turun
-
Waspada! Etomidate di Liquid Vape Resmi Narkotika, Salah Isap Terancam Penjara
-
Kantor Wapres Beres Akhir Tahun Ini, Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN Mulai 2026