Suara.com - Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal angkat bicara terkait pemangkasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Selasa (2/4/2025), mantan politikus Partai NasDem ini pun seolah setuju dengan kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran. Pasalnya, dia menganggap selama ini kinerja kementerian bobrok meski di pemerintahan sebelumnya telah kerap 'diguyur' tambahan anggaran.
"Semua kementerian mengeluhkan pemotongan anggaran ekstrem. Selama puluhan tahun kinerja mereka compang-camping, meski anggaran terus ditambah," cuitnya dikutip Suara.com, Rabu (5/2/2025).
Mantan anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti reaksi publik yang tidak terlalu peduli atas pemangkasan anggaran tersebut. Bahkan, Akbar Faizal juga menyindir soal hasil sejumlah lembaga survei soal tingkat kepuasan publik kepada pemerintah.
"Mereka hanya beruntung respons publik biasa saja, terutama oleh ketidakpahaman apalagi dibumbui menu ‘puas’ oleh lembaga survei," ungkapnya.
Dalam unggahannya itu, Akbar Faizal pun membongkar sederet masalah yang menjadi bobroknya kinerja kementerian/lembaga. Atas kritik pedasnya itu, Akbar pun mengakhiri cuitannya itu dengan kalimat yang menohok.
"Selain korupsi, keengganan memgoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi digital jadi penyebab. Kata para aktivis, tolol adalah pintu lain menemukan jalur tikus," tulisnya.
Cuitan Akbar Faizal lantas ramai disorot netizen dengan beragam komentar. Tampak, netizen pun terbelah menjadi dua kubu saat menanggapi pernyataan Akbar Faizal. Dari kalangan ada yang setuju dan tidak setuju dengan pemangkasan anggaran tersebut. Sebab, ada sejumlah kementerian/lembaga yang anggarannya tidak ikut dipangkas.
Bahkan, ada netizen yang mengaku ASN ikut kini cemas dengan anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang dipangkas oleh Prabowo.
Baca Juga: Miris! Viral Mobil Gas LPG 3 Kg Dikejar Para Emak-emak, Netizen Sindir Lagu OKE GAS: Cepat Berubah
"Cara Prabowo untuk meminimalisir korupsi, kebocoran anggaran dan proyek tipu-tipu, akal-akalan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak urgent guna dimanfaat pada program utama juga menghindari hutang," tulis akun @R1********.
"Keluhannya bukan ke masalah kegiatan, bang. Tapi bagaimana kemungkinan ini menyasar gaji dan tunjangan ASN, ga semua ASN gajinya wah. Kami yang muda2 ga ada dinas gpp, udah biasa pas pandemi kerja jarak jauh dan beres, tapi tolong jangan diusik penghasilan yang seuprit itu," curhat akun @bu******.
"Kontradiksi. Bilang mau menghemat, tapi jumlah jabatan setara Memteri bertambah berlipat ganda. Gaji tundangan dan fasilitasnya bukan sedikit menelan anggaran," timpal akun @Ad*******.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar.
Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Berita Terkait
-
Miris! Viral Mobil Gas LPG 3 Kg Dikejar Para Emak-emak, Netizen Sindir Lagu OKE GAS: Cepat Berubah
-
Ungkap Banyak Tokoh Nasional Kian Cemaskan Kondisi Bangsa, Mahfud MD: Habislah Asa!
-
Usai Kasus Mobil RI 36 Raffi Ahmad, Kini Viral Mobil RI 24 Terobos Jalur Busway: Tebak Punya Siapa?
-
Dimaki-maki Gegara Kasus Gas LPG 3 Kg, Warga Semprot Menteri Bahlil: Anak Kami Lapar, Butuh Makan!
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai