Suara.com - Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal angkat bicara terkait pemangkasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Selasa (2/4/2025), mantan politikus Partai NasDem ini pun seolah setuju dengan kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran. Pasalnya, dia menganggap selama ini kinerja kementerian bobrok meski di pemerintahan sebelumnya telah kerap 'diguyur' tambahan anggaran.
"Semua kementerian mengeluhkan pemotongan anggaran ekstrem. Selama puluhan tahun kinerja mereka compang-camping, meski anggaran terus ditambah," cuitnya dikutip Suara.com, Rabu (5/2/2025).
Mantan anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti reaksi publik yang tidak terlalu peduli atas pemangkasan anggaran tersebut. Bahkan, Akbar Faizal juga menyindir soal hasil sejumlah lembaga survei soal tingkat kepuasan publik kepada pemerintah.
"Mereka hanya beruntung respons publik biasa saja, terutama oleh ketidakpahaman apalagi dibumbui menu ‘puas’ oleh lembaga survei," ungkapnya.
Dalam unggahannya itu, Akbar Faizal pun membongkar sederet masalah yang menjadi bobroknya kinerja kementerian/lembaga. Atas kritik pedasnya itu, Akbar pun mengakhiri cuitannya itu dengan kalimat yang menohok.
"Selain korupsi, keengganan memgoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi digital jadi penyebab. Kata para aktivis, tolol adalah pintu lain menemukan jalur tikus," tulisnya.
Cuitan Akbar Faizal lantas ramai disorot netizen dengan beragam komentar. Tampak, netizen pun terbelah menjadi dua kubu saat menanggapi pernyataan Akbar Faizal. Dari kalangan ada yang setuju dan tidak setuju dengan pemangkasan anggaran tersebut. Sebab, ada sejumlah kementerian/lembaga yang anggarannya tidak ikut dipangkas.
Bahkan, ada netizen yang mengaku ASN ikut kini cemas dengan anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang dipangkas oleh Prabowo.
Baca Juga: Miris! Viral Mobil Gas LPG 3 Kg Dikejar Para Emak-emak, Netizen Sindir Lagu OKE GAS: Cepat Berubah
"Cara Prabowo untuk meminimalisir korupsi, kebocoran anggaran dan proyek tipu-tipu, akal-akalan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak urgent guna dimanfaat pada program utama juga menghindari hutang," tulis akun @R1********.
"Keluhannya bukan ke masalah kegiatan, bang. Tapi bagaimana kemungkinan ini menyasar gaji dan tunjangan ASN, ga semua ASN gajinya wah. Kami yang muda2 ga ada dinas gpp, udah biasa pas pandemi kerja jarak jauh dan beres, tapi tolong jangan diusik penghasilan yang seuprit itu," curhat akun @bu******.
"Kontradiksi. Bilang mau menghemat, tapi jumlah jabatan setara Memteri bertambah berlipat ganda. Gaji tundangan dan fasilitasnya bukan sedikit menelan anggaran," timpal akun @Ad*******.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar.
Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Berita Terkait
-
Miris! Viral Mobil Gas LPG 3 Kg Dikejar Para Emak-emak, Netizen Sindir Lagu OKE GAS: Cepat Berubah
-
Ungkap Banyak Tokoh Nasional Kian Cemaskan Kondisi Bangsa, Mahfud MD: Habislah Asa!
-
Usai Kasus Mobil RI 36 Raffi Ahmad, Kini Viral Mobil RI 24 Terobos Jalur Busway: Tebak Punya Siapa?
-
Dimaki-maki Gegara Kasus Gas LPG 3 Kg, Warga Semprot Menteri Bahlil: Anak Kami Lapar, Butuh Makan!
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua