Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak memungkiri pemangkasan anggaran kementerian/lembaga memiliki dampak di lembaga yang dipimpinnya. Kendati begitu, Budi mendukung pemotongan anggran dalam rangka efisiensi sebagaiman instruksi presiden.
"Ada, ada dampaknya. Semuanya ada, semua kementerian ada. Menurut saya pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Meski mendukung upaya efisiensi anggaran, Budi memastikan bahwa penghematan dilakukan dengan tidak menganggu aspek pelayanan untuk masyarakat.
"Cuma nanti kita lihat mana yang bener-bener kita bisa hemat, apa yang bener-bener menganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok, kita tidak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong," kata Budi.
"Saya rasa nanti akan ada, bisa lah kita diskusi untuk menambah kalau misalnya memang ada," tuturnya.
Larang Pakai Business Class
Menkes Budi mengambil kebijakan semua penerbangan perjalanan pejabat Kementerian Kesehatan menggunakan kelas ekonomi. Kebijakan itu diambil buntut pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar 18,5 persen.
Diketahui pagu total anggaran Kemenkes sebesar Rp105.769.242.249.000. Sementara besaran pemotongan anggaran sebesar Rp19.632.534.000.000.
Sejumah pos anggaran kena potong dampak adanya Instruksi Presisen mengenai efisiensi APBN dan APBD tahun 2025.
Baca Juga: Menkes: Presiden Prabowo Putuskan Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari
"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan. Itu udah kita potong," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Tapi sekarang karena pemotongannya cukup dalam nah kita lagi cari lagi di mana, perjalanan dinas," sambung Budi.
Adapun anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan ialah penggunaan maskapai penerbangan. Budi memutuskan tidak ada penerbangan menggunakan business class dalam perjalanan dinas menteri maupun eselon I dan pejabat lainnya.
"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi aja sama kaya wartawan. Kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink, jadi nggak ada business class-nya," kata Budi.
"Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, yaudah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu gapapa juga sih," ujar Budi.
Berita Terkait
-
Menkes: Presiden Prabowo Putuskan Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari
-
Pramono Anung Akan Pangkas Anggaran Snack Pemprov DKI: Saya Jarang Makan Cemilan
-
Menag Optimis Program Kemenag Tetap Jalan Meski Anggaran Dipangkas Lebih dari Rp14 T
-
Prabowo Instruksikan Pangkas Anggaran Dinas, Pakar: Menyulitkan Kementerian/Lembaga Baru
-
Kementerian Pangkas Anggaran, DPR: Kami Apresiasi Tapi....
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu