Suara.com - Menjelang batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jamaah haji khusus pada 7 Februari 2025 atau tiga hari lagi, antusiasme calon jamaah terus meningkat. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama menunjukkan bahwa 8.332 jamaah telah menyelesaikan proses pembayaran.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nugraha Stiawan, mengimbau para calon jamaah yang belum melunasi agar segera menyelesaikan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.
"Kami mengajak seluruh jamaah yang sudah masuk daftar pelunasan untuk segera menyelesaikan proses ini agar tidak kehilangan kesempatan beribadah di Tanah Suci tahun ini," kata Nugraha di Jakarta, hari ini Selasa (4/2/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, kuota haji khusus tahun 2025 mencapai 17.680 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat kategori jamaah lunas tunda, jamaah berdasarkan nomor urut porsi, jamaah prioritas lanjut usia (lansia), serta petugas haji yang terdiri dari pembimbing dan tenaga kesehatan.
Hingga saat ini, ribuan jamaah telah memastikan keberangkatan mereka dengan melakukan pelunasan biaya haji khusus. Proses pelunasan yang telah dibuka sejak 24 Januari 2025 ini akan ditutup pada 7 Februari 2025.
Namun, bagi jamaah yang belum mendapatkan kesempatan, Kementerian Agama juga memberikan opsi pengisian sisa kuota pada periode lanjutan, yakni 17-21 Februari 2025 dan 27-28 Februari 2025.
Sistem pelunasan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi jemaah haji khusus untuk merencanakan ibadah mereka dengan baik. Nugraha menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keberangkatan berjalan lancar.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan, sehingga para jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan nyaman,” katanya.
Untuk informasi lebih lanjut, calon jemaah haji khusus dapat mengakses laman resmi Kementerian Agama atau menghubungi pihak penyelenggara haji khusus yang telah terdaftar.
Baca Juga: Kena Pangkas 66 Persen, BP Haji 'Curhat' Masih Kurang Buat Bayar Gaji dan Tukin Pegawai
Berita Terkait
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Frans Faisal Sambut Peran Baru sebagai Ayah, Siap Ambil Jatah Begadang
-
Pengusaha Biro Umrah dan Haji Ramai-ramai Dipanggil KPK Hari Ini, Ada Apa?
-
Tema dan Link Download Logo Hari Guru Nasional 2025 Versi Kemenag: Format PNG, JPG dan PDF
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh