Suara.com - Komisi XIII DPR RI mengungkapkan, jika Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 83.400.000.000 dari pagu anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 174.322.223.000.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Komisi 13 memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (174 M), yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (37 M)," kata Dewi.
Dewi mengungkapkan hal itu dalam kesimpulan rapat. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung adanya pemangkasan anggaran tersebut.
Hanya saja, kata dia, pihaknya menuntut penyusunan kembali lebih detil mengenai pemangkasan anggaran tersebut. Terutama agar efektif terhadap kinerja KemenHAM.
"Untuk pemgajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh KemenHAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," katanya.
"Artinya relaksasi itu nanti dibuat secara detail penggunannya akan kemana, yang kita utamakan di sini adalah mencerminkan produktifitas kinerja KemenHAM," sambungnya.
Ia mengatakan, dengan adanya hal itu yang dibicarakan tidak hanya soal uang saja. Tapi juga dibutuhkan perencanaan kerja yang jelas.
"Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan krn perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh KemenHAM," pungkasnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
Adanya pemangkasan anggaran justru menjadi menarik, jika melihat pernyataan Pigai ketika baru saja dilantik menjadi MenHAM dirinya sempat meminta anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
Pigai mengaku bangga setelah beberapa hari terakhir dirinya diserang lantaran telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menjadi kontroversi. Padahal, dia mengaku hanya ingin membawa bangsa menjadi besar.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, dimana menganggakat Hak Asasi Manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utam kebijakan republik ini," kata Natalius.
Menurutnya, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai HAM. Ia menilai mungkin pernyataannya tersebut dianggap beyond dan menggemparkan.
"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa biasa saja," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan pihaknya akhirnya dibantu diberikan kesadaran. Lantaran pernyataannya tersebut ditanggapi langsung oleh pimpinan Komisi XIII.
Berita Terkait
-
Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
-
MenHAM Pigai Habis Dicecar DPR: 105 Hari Kerja Apa, Viral Rempang hingga Pagar Laut Bapak di Mana?
-
BRIN Bakal Pangkas Anggaran Rp 2 Triliun, Legislator Demokrat Khawatir Program Riset-Inovasi Terganggu
-
Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
-
Menteri HAM Dicecar DPR Soal Rempang: Omdo Soal HAM, Diam soal Penggusuran?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?