Suara.com - Sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Senayan, melaporkan Nurdin Halid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Sebelum melapor ke MKD, mereka sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Mereka menuntut agar MKD mencopot Nurdin Halid dari jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
"Kita dari Aliansi Mahasiwa Peduli Senayan, hari ini kita menuntut terhadap Mahkamah DPR untuk segera membatalkan saudara Nurdin halid menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI," kata Koordinator Lapangan, Fajar, di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2).
Mereka melayangkan tuntutannya lantaran pihaknya tidak ingin ada narapidana (Napi) tindak pindana korupsi yang menjadi anggota DPR RI. Terlebih, Nurdin Halid telah beberapa menjadi tersangka kasus korupsi.
"Kita tidak pengen anggota DPR RI adalah napi tindak pidana korupsi, saudara Nurdin Halid ini sudah beberapa kali masuk bui, masuk pengadilan, terkait tindak pidana korupsi. Pernah masuk terkait korupsi impor gula lalu terkait impor beras dari vietnam," ujarnya.
Untuk itu, massa berharap MKD dapat segera mencopot Nurdin Halid dari jabatannya, dan Fajar mengaku dirinya akan segera mengirim surat kepada MKD untuk melakukan audiensi.
Dilihat dari foto yang diperoleh Suara.com, jika surat kepada MKD sudah diterima. Tanda terima persuratan tersebut diterima atas nama Maya.
Berita Terkait
-
DPR Sepakat Ubah Tatib, Fraksi Gerindra: Kalau Ada Masukan Lagi Kita Siap Tampung
-
Adian Napitupulu Tantang Pengkritik Tatib DPR Bisa Copot Pejabat: Lu Tak Setuju, Ya Lu Bawa ke MK!
-
DPR: Pupuk Kaltim Tidak Lagi Miliki Kewajiban dalam Kasus Polis Jiwasraya Pensiunan
-
Wakil Ketua Komisi VI DPR: Pupuk Kaltim Tidak Ada Kewajiban Hukum terkait Polis Pensiunan
-
Tuntut Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru, Buruh Geruduk DPR
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu