Menuju Net Zero Emission 2060: Indonesia Pacu Transisi Energi di Tengah Gejolak Geopolitik

Suara.com - Indonesia sedang gencar melakukan transisi dan swasembada energi. Pemerintah menargetkan dapat memenuhi Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.  

Pakar Energi Nasional asal Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Prof  Mukhtasor mengatakan, transisi energi sebenarnya bukan hal baru, termasuk di Indonesia.

Menilik sejarahnya, transisi energi sudah dilakukan sejak 200 tahun yang lalu. Dulu orang menggunakan energi yang bersumber dari kayu atau arang. Namun karena kebutuhan meningkat pesat daripada ketersediaan barang, maka dibutuhkan sumber energi yang lebih murah.

"Maka orang lebih perpairing pada batubara dan sekitar abad 19 penggunaan batubara meningkat," katanya saat menjadi narasumber di acara Local Media Community (LMC) 2025 dengan tema Menavigasi Transisi dan Swasembada Energi: Peran dan Peluang Media Lokal di Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Jadi sebenarnya transisi energi sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja sekarang berganti sumbernya dari batubara ke renewable, yakni energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus.

Namun, transisi energi juga sangat terkait dengan geopolitik. Isu renewable tidak bisa dilepaskan dari isu global tersebut.

"Di zaman energi fosil itu hanya beberapa di negara yang punya minyak dan batubara, sedangkan di renewable sekarang secara praktis dari manapun bisa menyediakan energi. Tetapi energi ini yang bisa membuatkan hanya negara-negara tertentu," ungkapnya.

Situasi tersebut yang justru menimbulkan keseimbangan. Teknologi pengolahannya hanya dimiliki negara-negara tertentu, sedangkan  yang lain memiliki sumber daya alamnya.

Sementara di era renewable semua negara bisa berpeluamg membuat menciptakan energi. Akan tetapi untuk menuju itu membutuhkan teknologi.

Baca Juga: Mengintip Rencana Transisi dan Swasembada Energi di Sektor Pembangkit Listrik

Negara-negara yang memiliki teknologi untuk menciptakan energi renewable yang menguasai. "Mereka itu harus mengembangkan lebih dulu teknologinya lalu teknologi itu diubah menjadi industri. Industrinya di prototiping sampai terbukti, lalu sudah terbukti narasi itu dibaca demikian rupa," katanya.

Indonesia sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Undang-undang 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mendorong supaya industri dalam negeri berkelanjutan untuk bisa tumbuh. Harapannya, teknologi energi renewable bisa meningkat.

"Tapi yang terjadi ini adalah kita dipaksa beli dari luar, maka kita jadi pasar dan industrinya manufaktur anjlok, itu kira-kira situasinya," kata dia.

Mukhtasor lantas mengungkapkan, sebenarnya negara-negara masih memikirkan keterjangkauan dalam hal energi. Kondisi itu terlihat saat Eropa yang ingin transisi dari fosil ke terbarukan terbentur dengan harga gas ketika Rusia dan Ukraina berkonflik.

"Ada masalah berat, ada masalah pasokan gas, maka Eropa balik lagi ke batubara atau fosil. Ini menandakan sebenarnya soal keterjangkauan harga. Ini satu kunci dan publikasi-publikasi dari internasional, energi agency sesungguhnya di seluruh dunia itu masalah keterjangkauan harga menjadi penting sekali. Karena harga-harga meroket harga naik," katanya.