Pemerintahan Trump Hanya Pertahankan 300 dari 10.000 Staf USAID

Suara.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk mempertahankan hanya sekitar 300 staf dari total lebih dari 10.000 staf yang bekerja di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), menurut empat sumber yang mengungkapkan rencana tersebut kepada Reuters pada hari Kamis.

Langkah drastis ini merupakan bagian dari upaya reorganisasi besar-besaran yang didorong oleh pengusaha Elon Musk, yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump.

Keempat sumber yang mengetahui kebijakan tersebut menyebutkan bahwa hanya 294 staf USAID yang akan tetap dipertahankan, dengan jumlah staf terbatas di biro Afrika dan Asia, masing-masing hanya 12 dan 8 orang.

J. Brian Atwood, mantan kepala USAID, mengkritik keputusan ini dengan keras, menyebutnya sebagai langkah yang keterlaluan yang akan menghancurkan lembaga yang telah berjasa menyelamatkan puluhan juta nyawa di seluruh dunia.

Di bawah kebijakan ini, banyak staf USAID yang sebelumnya bekerja untuk program-program kemanusiaan internasional kini harus mengambil cuti, sementara ribuan kontraktor internal diberhentikan.

Program-program vital, termasuk upaya penanggulangan penyakit, bantuan kemanusiaan, dan pengentasan kelaparan, kini terancam terhambat.

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa semua staf yang direkrut langsung oleh USAID di seluruh dunia akan diberi cuti administratif mulai Jumat, 7 Februari, dengan pengecualian untuk personel yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi kritis.

Langkah ini juga sejalan dengan rencana untuk menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang juga diangkat Trump sebagai pelaksana tugas administrator USAID.

Namun, penggabungan ini memerlukan persetujuan Kongres, mengingat USAID diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Baca Juga: Trump Sebut Israel akan Serahkan Gaza ke Amerika setelah Konflik Berakhir

USAID, yang mengelola dana lebih dari $40 miliar pada tahun fiskal 2023, memberikan bantuan kepada sekitar 130 negara, termasuk Ukraina, Ethiopia, Yordania, dan negara-negara lainnya yang terpapar konflik dan kemiskinan ekstrem.

Reaksi terhadap pemangkasan besar-besaran ini sangat kuat, dengan banyak pihak menyatakan keprihatinan bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung pada jutaan orang yang bergantung pada bantuan internasional, yang kini terancam terhenti.