Suara.com - Sebanyak 505 kepala daerah bakal mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Acara retreat ratusan kepala daerah itu bakal digelar setelah dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Retreat terhadap 505 kepala daerah itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Menurutnya, acara retreat kepala daerah telah diatur oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden (Prabowo), Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih," beber Bima Arya dikutip dari Antara, Minggu.
Bima memastikan retret kepemimpinan di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.
"Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri," ucap dia.
Terkait mekanisme keberangkatan para kepala daerah ke Magelang, Wamendagri menyebutkan ada beberapa opsi yang masih dalam tahap kajian.
Salah satu skenarionya, kata Bima, kepala daerah berkumpul terlebih dahulu di Gedung Agung Yogyakarta sebelum bertolak ke Magelang bersama-sama menggunakan bus.
Jika skenario ini diterapkan, dia berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut membersamai pelepasan para kepala daerah menuju lokasi pembekalan.
"Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bus ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang," tutur Bima.
Bima menjelaskan retret bakal diisi tiga materi utama yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
Menurut Bima, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas tengah menyusun rangkaian acara tersebut.
Berita Terkait
-
Jejak Digital Dikuliti, Jokowi Dicap Penipu Ulung usai Koar-koar IKN Diserbu Investor Asing: Dosa Mulyono Banyak!
-
Mangkrak, Artis yang Diajak Jokowi ke IKN Disorot Lagi: Dicap BuzzeRp hingga Ditantang Syuting Film Horor Joko Anwar
-
Bansos Justru Mau Ditambah Prabowo, Gus Ipul ke ASN Kemensos usai Anggaran Dipangkas: Jangan Cengeng!
-
Proyek IKN Mangkrak Gegara Anggaran Disetop, Guyonan Dody Hanggodo: Progresnya Buat Makan Siang Menteri
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
Geger Penyidik Geledah Kementerian Kehutanan, Kejagung Membantah: Cuma Pencocokan Data
-
Belum Juga Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Apa Alasan KPK?
-
Adhi Karya Klaim Masih Dibahas, Pemprov DKI Tetap Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Pekan Depan
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP 2026 Kapan? Prediksi Jadwal dan Persyaratan
-
Rem Blong di Tanjakan Flyover Ciputat, Truk Tronton Tabrak Truk hingga Melintang
-
BGN Optimistis Target 82,9 Juta Penerima MBG Tercapai 2026, Guru dan Santri Masuk Tambahan
-
Bukan Digeledah! Kejagung Ungkap Alasan Sebenarnya Sambangi Kantor Kemenhut
-
Gelar RDPU di Masa Reses, Komisi III Serap Masukan Pakar Terkait Reformasi Polri hingga Kejaksaan