Suara.com - Arab Saudi dengan tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya pada Minggu (9/2) menegaskan bahwa kerajaan menolak keras segala bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina dan menilai sikap Israel sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
Pernyataan Saudi ini muncul setelah Netanyahu, dalam wawancara dengan Channel 14, sempat menyebut 'negara Saudi' sebelum segera mengoreksi dirinya dengan menyebut negara Palestina. Meskipun pernyataan resmi Saudi tidak secara langsung merujuk pada komentar ini, kerajaan tetap menegaskan pendiriannya terhadap hak-hak Palestina.
Selain Arab Saudi, Mesir dan Yordania juga mengecam usulan Israel. Kairo bahkan menyebut gagasan itu sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Saudi. Saudi juga mengapresiasi dukungan negara-negara sahabat yang turut menentang pernyataan Netanyahu.
"Pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami apa arti wilayah Palestina bagi rakyat Palestina yang bersaudara serta hubungan historis dan sah mereka dengan tanah itu," demikian pernyataan pemerintah Saudi.
Di tengah ketegangan yang meningkat, pernyataan mengejutkan juga datang dari Presiden AS Donald Trump. Pada Selasa (6/2), Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza dari Israel dan mengubahnya menjadi Riviera Timur Tengah setelah memindahkan warga Palestina ke lokasi lain.
Pernyataan ini mendapat kecaman keras dari negara-negara Arab, yang menolak gagasan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak Palestina.
Ketegangan di Gaza sendiri terus meningkat. Menurut otoritas Gaza, serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, sementara serangan awal Hamas disebut telah menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.
Pernyataan tegas Arab Saudi ini mempertegas sikapnya bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan terjadi tanpa pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Baca Juga: 3 Warga Sipil Gaza Tewas Ditembak Pasukan Israel di Tengah Gencatan Senjata
Berita Terkait
-
3 Warga Sipil Gaza Tewas Ditembak Pasukan Israel di Tengah Gencatan Senjata
-
Palestina Bukan 'Properti' Donald Trump, Turki Kecam Rencana AS di Gaza
-
Kemenangan Besar Palestina, Israel Akhirnya Tarik Diri dari Gaza
-
Benjamin Netanyahu Akan Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi: Upaya Usir Paksa Warga di Jalur Gaza
-
Kondisi Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Memprihatinkan dan Kurang Perawatan
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Pengamat: Pernyataan 'Peras Darah' Kaesang Adalah Mekanisme Proteksi Diri Keluarga Jokowi
-
Strategi 'Hukum Dompet', Jurus Paksa Warga Jakarta Pakai Transportasi Umum