Suara.com - Beredar di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebut bahwa pemerintah telah menyembunyikan data mengenai utang.
Video tersebut diunggah di Kanal Youtube “Hersubeno Point” pada Juli 2024 dengan menyampaikan narasi sebagai berikut:
“MENGEJUTKAN! PEMERINTAH SEMBUNYIKAN DATA UTANG. TOTAL UTANG Rp 12.657 T, BUKAN Rp 8.144 T”.
Terpantau pada Kamis (30/01/2025) video tersebut telah ditonton sebanyak 548 ribu kali dan disukai sebanyak 10 ribu pengguna.
Lantas benarkah narasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut?
Penjelasan
Tim Cek Fakta Suara.com menggunakan kata kunci “utang pemerintah 12 ribu triliun”, untuk melakukan penelusuran di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah pemberitaan dari media massa nasional yang mengulas utang pemerintah.
Melansir artikel dari Tempo yang tayang pada Senin (23/12/2024) berjudul “Menjelang Akhir Tahun 2024, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.680,13 Triliun” diketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan posisi utang pemerintah per November 2024 yang mencapai Rp8.680,13 triliun.
Jumlah itu tercatat dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirilis Kementerian Keuangan secara bulanan dengan tajuk APBN Kinerja dan Fakta (KiTA).
Baca Juga: Cek Fakta: Tiktoker Malaysia Hilang di Hutan Bandung usai Membuat Konten Paranormal
Ketika video Youtube tersebut diamati secara keseluruhan, ditemukan bahwa klaim mengenai data utang negara sejumlah Rp12 ribu triliun lebih merupakan narasi yang tidak lengkap.
Pada bagian awal video tersebut diperlihatkan sosok Awalil Rizky (ahli fiskal dari Bright Institute) yang memperkirakan utang pemerintah Indonesia menembus lebih dari Rp12 ribu triliun.
Ia menilai, instrumen utang dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan oleh pemerintah harus tetap dipandang sebagai utang.
Awalil juga menjelaskan bahwa nominal instrumen utang itu dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan setiap akhir tahun oleh pemerintah.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim “pemerintah sembunyikan data utang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Sri Mulyani Berikan Bantuan Untuk Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta
-
Bolehkah Suami Mengganti Hutang Puasa Istri? Ini Penjelasannya
-
Cek Fakta: Foto Gas Elpiji Kemasan Saset
-
Cara Bayar Utang Puasa Orang Tua yang Masih Hidup dan yang Telah Meninggal
-
Cek Fakta: Tiktoker Malaysia Hilang di Hutan Bandung usai Membuat Konten Paranormal
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
Terkini
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!