Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yandri mengatakan, Kemendes PDT diminta untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi sesuai dengan potensi bahan baku yang di desa tertentu.
"Jadi kita akan minta kepada desa-desa khusus sesuai dengan potensi yang ada. Jadi kita tidak akan memaksa desa tidak sesuai dengan potensinya. Maka silahkan desa memilih sesuai dengan desa tematiknya," ujar Yandri di Gedung Utama Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).
Yandri menegaskan bahwa Kemendes PDT saat ini mempunyai fokus kerja untuk menyiapkan bahan baku makan bergizi gratis dari berbagai daerah berdasarkan potensi hasil bahan bakunya.
"Tadi misalkan ada desa ayam betelur, desa jagung, desa padi, desa ikan nila, tadi ada desa pesisir mungkin dari ikan lautnya, kemudian ada desa wisata dan sebagainya," jelas Dia.
Kepala desa di beberapa wilayah kata Yandri, sudah siap untuk menyediakan bahan baku dari masing-masing wilayahnya.
Hanya saja, menurut Yandri, yang menjadi kendala adalah mengkaji ulang beberapa peraturan yang masih perlu untuk disesuaikan.
"Pada prinsipnya tadi, semua kepala desa siap untuk menyediakan itu (bahan baku MBG). Tinggal, tadi ada dialog tentang beberapa peraturan yang memang mesti kita selaraskan," jelas Yandri.
"Biar nanti di lapangan tidak ada salah tafsir atau tafsir yang salah, sehingga nanti tidak bermasalah secara hukum," sambungnya.
Baca Juga: Ini Dia Presiden Pertama yang Gratiskan Gas, Listrik dan Air Buat Rakyat
Kemendes PDT kata dia, berkomitmen memastikan bahwa kepala desa telah mendukung program makan bergizi gratis dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Kemendes PDT akan terus bekerja sama dengan berbagai kementrian yang mempunyai korelasi langsung dengan desa.
"Nanti kita akan mengundang seperti Mabes Polri, Kejaksaan Agung Indonesia, Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan, Kementrian Dalam Negeri, sehingga nanti di rakernas itu akan muncul kesepahaman yang sama-sama bisa kita jalankan," pungkas Yandri.
Reporter: Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
-
Contoh Joe Biden, Yusril Tegaskan Presiden Prabowo Bisa Beri Amnesti Hingga Akhir Masa Jabatan
-
Kementerian Diktisaintek Minta Sebagian Dana Makan Bergizi Gratis untuk Riset MBG
-
Ragu Ada 'Raja Kecil' yang Berani Lawan Presiden, Pengamat: Itu Hanya Halusinasi Prabowo
-
Pantau MBG ke Sekolah-sekolah, Netizen Tantang Gibran Kunjungi IKN: Masa Warisan Bokap Gak Ditengok!
-
Ini Dia Presiden Pertama yang Gratiskan Gas, Listrik dan Air Buat Rakyat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!