Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran terhadap Kementerian dan Lembaga adalah untuk demi kesejahteraan rakyat.
Said mengklaim bahwa tidak ada yang salah dari kebijakan tersebut kalau melihat tujuannya.
Ia kemudian membandingkannya saat Pandemi Covid-19. Saat itu, ia mengatakan banyak orang yang kesulitan karena belum terbiasa beradaptasi dengan hal baru seperti work from home.
Said menggambarkan kondisi tersebut gaduh luar biasa dengan sentimen negatif terkait adanya kebijakan pemotongan anggaran untuk Pandemi Covid-19.
Belajar dari pengalaman tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran yang terjadi hari ini dikembalikan ke masyarakat dengan dalih meningkatkan kesejahteraan.
"Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (13/2/2025).
Ia mengatakan, kalau sejumlah program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditingkatkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, justru semua mendapatkan keuntungan.
"Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau MBG ditingkatkan, kemudian rehab ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan," katanya.
Ia kemudian mengimbau kepada kementerian dan lembaga agar jangan berkutat dengan keluhan hanya karena kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Ngaku Ikut Kena Pemangkasan Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Terdampak?
"Daripada kita berkutat di antara K/L-K/L kemudian mengeluh soal, ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik," katanya.
Bahkan, ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana intruksi presiden seharusnya dapat disyukuri.
"Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang. Iya dong," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Badan Gizi Nasional Ngaku Ikut Kena Pemangkasan Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Terdampak?
-
Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua Banggar DPR: Mohon Ngerem Dulu
-
Ngeluh Sulit Selesaikan Kasus karena Bokek, ORI 'Ngemis-ngemis' Dukungan DPR Imbas Anggaran Dipangkas Prabowo
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?