14.000 Imigran Tanpa Dokumen Ditangkap di Era Trump, Guantanamo Jadi Kamp Tahanan?

Suara.com - Sekitar 14.000 imigran tanpa dokumen telah ditangkap sejak awal masa jabatan Presiden Donald Trump, menurut Kepala Penegakan Perbatasan AS, Tom Homan, dalam wawancara dengan radio 77 WABC pada Selasa (11/2).

Homan juga menyatakan bahwa jumlah imigran yang memasuki perbatasan secara ilegal telah menurun hingga 92 persen selama periode yang sama, menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah individu yang masuk tanpa dokumen resmi.

"Kami telah cukup berhasil mengamankan perbatasan. Meskipun kami belum selesai, kondisi di perbatasan sudah jauh lebih baik," ungkap Homan.

Ia menambahkan bahwa banyak dari imigran yang tertangkap memiliki catatan kriminal, meskipun tidak merinci lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Homan juga menekankan bahwa lebih dari 600.000 imigran tanpa dokumen di AS memiliki latar belakang kriminal, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan publik.

Di sisi lain, CBS News melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah mengirim imigran ilegal yang dianggap "berisiko rendah" ke Guantanamo Bay, meskipun sebelumnya mereka berjanji akan menahan hanya "yang paling berbahaya" di sana.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump juga memerintahkan pembangunan kamp tahanan di Guantanamo Bay yang dapat menampung hingga 30.000 imigran ilegal dengan catatan kriminal serius, yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat AS.

Namun, dokumen internal pemerintah menunjukkan bahwa beberapa tahanan tersebut tidak memiliki catatan kriminal yang serius atau bahkan tidak memiliki catatan sama sekali. Mereka dideportasi hanya karena pelanggaran administratif terkait imigrasi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa imigran berisiko rendah ditempatkan di fasilitas yang mirip dengan barak, sementara tahanan berisiko tinggi dikurung di sel yang memiliki keamanan maksimum.

Baca Juga: 200.000 Orang Dukung Denmark Beli California, Mickey Mouse Pakai Helm Viking?

CBS News juga melaporkan bahwa perwakilan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menolak untuk memberikan komentar mengenai laporan tersebut.