Gerindra Bantah Usulan Koalisi Permanen Karena MK Hapus Presidential Threshold

Suara.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membantah usulan pembentukan koalisi permanen yang digagas ketua umumnya, Prabowo Subianto guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. 

Atasan putusan MK tersebut, masing-masing partai peserta Pemilu bisa mengusung calon presidennya, tanpa harus berkoalisi. 

"Terlalu jauh kalau (dikaitkan denga putusan MK). Tadi saya sampaikan, ya, saya bilang bahwa persatuan itu penting kesejukan itu penting kerukunan itu penting," katanya.

Dia menjelaskan alasan dari usulan pembentukan koalisi permanen partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju. 

"Kita punya pandangan yang sama terhadap permasalahan bangsa ini.  Mencari solusi-solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian kita ingin menciptakan suatu suasana yang rukun damai dan sejuk," katanya. 

Atas hal tersebut menurutnya, muncul pertanyaan mengapa tidak disatukan dalam koalisi yang permanen. 

"Karena banyak pelajaran di sekitar kita, dari negara di sekitar kita juga yang menunjukan bahwa kedamaian kesejukan kerukunan itu mahal harganya," ujarnya. 

"Dan kita juga bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini dulu sudah begitu sangat menyadari bahwa persatuan adalah suatu hal yang penting. Dengan dasar tersebut kita berharap kenapa... common interest ini enggak kita jadikan satu saja," sambungnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo pada saat acara silaturahmi KIM di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2), meminta agar dibentuk koalisi permanen. 

Baca Juga: Ulang Tahun Gerindra, Prabowo Puja-Puji Jokowi di Hadapan Ribuan Kadernya

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah pihak yang pertama kali menyampaikan hal tersebut ke publik. 

"Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Muhaimin. 

Muhaimin pun menyatakan menyambut baik tawaran itu. 

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," katanya.