Suara.com - Warga Bara-Baraya, Makassar, bersama aliansi solidaritas menggelar pameran perlawanan bertajuk "Bara Juang Bara-Baraya: Melawan Penggusuran dan Mafia Tanah.”
Pameran digelar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat.
Pada 2016, warga Bara-Baraya mulai memperjuangkan hak atas tanah tempat tinggal mereka yang diklaim oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
Proses klaim ini menuai kontroversi karena adanya dugaan manipulasi dokumen kepemilikan tanah.
Warga sempat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, namun pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.
Di tingkat banding, putusan berubah dan menguntungkan penggugat, sehingga warga Bara-Baraya kembali menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal mereka.
Pameran ini menampilkan dokumentasi dan ekspresi perjuangan mereka sejak 2016 melawan upaya penggusuran dan kejahatan mafia tanah, serta mengangkat perlawanan warga dari berbagai kampung kota lainnya, seperti Pancoran, Kampung Bayam, dan Rumpin.
Acara ini juga menjadi ruang diskusi kritis tentang penggusuran paksa, keberpihakan aparat, dan dampaknya terhadap rakyat kecil.
Pemandu pameran, Afifah, menjelaskan bahwa pameran ini menghadirkan kronologi konflik hukum yang dihadapi warga Bara-Baraya selama delapan tahun terakhir.
Baca Juga: Warga Bara-Baraya Mengadu ke Komnas Perempuan, Diintimidasi Aparat: Hak Kami Dirampas!
"Di tahun 2017, ancaman eksekusi sudah sangat mencekam, tapi dengan solidaritas warga, penggusuran berhasil dicegah,” ujarnya di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Di dalam pameran, pengunjung dapat melihat berbagai poster perlawanan, seperti "ATR dan Pengadilan Tempat Praktek Mafia Tanah!", "Bara-Baraya Menolak Tergusur!", dan "Hidup Mati di Tanah Sendiri."
Selain itu, ada juga poster perjuangan warga Pancoran yang berbunyi "Pancoran Jaga Lahan, Lawan Tirani! Usir Pertamina dari Gang Buntu Dua", serta poster bergambar siluet Ahok bertuliskan "Pemuda Penggusur."
Tak hanya arsip dan poster, pameran ini juga menayangkan video dokumentasi perjuangan warga, mulai dari bentrokan dengan aparat hingga aksi solidaritas.
Salah satu elemen yang menarik perhatian adalah pajangan busur, yang menjadi simbol perlawanan warga Bara-Baraya.
"Yang menarik adalah bagaimana warga membangun kekuatan, termasuk memanfaatkan busur sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak yang seharusnya menerimanya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi