Suara.com - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti masalah kebebasan akademik dan efektivitas penelitian di perguruan tinggi.
Ia menilai, bahwa sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) justru membelenggu dosen dengan tugas administratif yang berlebihan, menghambat peran akademisi sebagai agen perubahan sosial.
"Dosen tugas administratifnya numpuk. Target penelitian dipaksakan. Setiap tahun harus ada riset masuk jurnal internasional. Banyak yang tidak masuk, banyak juga plagiat. Kita juga harus berpikir, apa sih manfaat riset yang dikembangkan di kampus bagi kemajuan demokrasi?" kata Ubedilah yang dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, paradigma penelitian di kampus harus diubah. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya hanya dikembangkan demi kepentingan akademik semata.
"Kita mesti bangun paradigma baru bahwa riset, tradisi ilmiah di kampus itu bukan science for science, bukan ilmu untuk mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu menjadi instrumen perubahan, menata republik ini menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tugas sebagai seorang dosen tidak hanya terpaku dalam mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat, tetapi juga menyuarakan penindasan yang dialami rakyat.
Lantas, ia turut mengkritik sistem PTN-BH yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan bersuara sebagai pengajar melalui birokrasi yang menyulitkan.
"Namanya pembungkaman pasif dari struktur kekuasaan kampus, di saat yang sama juga memisahkan dosen dengan realitas, agar dosen sibuk dengan agenda administratif. Itu sangat sistematis," katanya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah, tetapi hasil riset perguruan tinggi masih minim dampak nyata bagi bangsa.
Baca Juga: Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
"Anggaran pendidikan hampir 20%, sekitar 600 triliun. Itu masuk ke riset-riset di kampus. Saya bertanya, penelitian kampus itu seberapa besar manfaatnya untuk bangsa ini? Termasuk menemukan teknologi baru dan lainnya," tambahnya.
Bagi Ubedilah, pembenahan sistem pendidikan tinggi mendesak dilakukan agar kampus bisa benar-benar merdeka dalam menghasilkan ilmu yang berdampak bagi masyarakat, dan dapat menyuarakan keberpihakan pada rakyat yang menderita.
"Jadi berikan kemerdekaan buat kampus secara sesungguhnya, bukan kampus merdeka hanya narasi omon-omon," tegasnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
-
Berani Panggil Hasto, Publik Tuntut KPK Periksa Kaesang dan Gibran Usai Beli Saham Rp100 Miliar: Sama Bos Takut...
-
Uang Rakyat Rp 1,3 Triliun untuk Kerapuhan? Akademisi UNJ Kritik Sikap KPK Soal Kasus Kaesang
-
Endus Gratifikasi, Ini Alasan Pelapor Tantang KPK Periksa Gang Ye Pemilik Jet Pribadi usai Kaesang Ngaku Nebeng
-
Rekam Jejak Ubedilah Badrun, Sentil Kaesang yang Bukan Pejabat Negara: Dapat Fasilitas Negara Juga
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak