Suara.com - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti masalah kebebasan akademik dan efektivitas penelitian di perguruan tinggi.
Ia menilai, bahwa sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) justru membelenggu dosen dengan tugas administratif yang berlebihan, menghambat peran akademisi sebagai agen perubahan sosial.
"Dosen tugas administratifnya numpuk. Target penelitian dipaksakan. Setiap tahun harus ada riset masuk jurnal internasional. Banyak yang tidak masuk, banyak juga plagiat. Kita juga harus berpikir, apa sih manfaat riset yang dikembangkan di kampus bagi kemajuan demokrasi?" kata Ubedilah yang dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, paradigma penelitian di kampus harus diubah. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya hanya dikembangkan demi kepentingan akademik semata.
"Kita mesti bangun paradigma baru bahwa riset, tradisi ilmiah di kampus itu bukan science for science, bukan ilmu untuk mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu menjadi instrumen perubahan, menata republik ini menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tugas sebagai seorang dosen tidak hanya terpaku dalam mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat, tetapi juga menyuarakan penindasan yang dialami rakyat.
Lantas, ia turut mengkritik sistem PTN-BH yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan bersuara sebagai pengajar melalui birokrasi yang menyulitkan.
"Namanya pembungkaman pasif dari struktur kekuasaan kampus, di saat yang sama juga memisahkan dosen dengan realitas, agar dosen sibuk dengan agenda administratif. Itu sangat sistematis," katanya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah, tetapi hasil riset perguruan tinggi masih minim dampak nyata bagi bangsa.
Baca Juga: Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
"Anggaran pendidikan hampir 20%, sekitar 600 triliun. Itu masuk ke riset-riset di kampus. Saya bertanya, penelitian kampus itu seberapa besar manfaatnya untuk bangsa ini? Termasuk menemukan teknologi baru dan lainnya," tambahnya.
Bagi Ubedilah, pembenahan sistem pendidikan tinggi mendesak dilakukan agar kampus bisa benar-benar merdeka dalam menghasilkan ilmu yang berdampak bagi masyarakat, dan dapat menyuarakan keberpihakan pada rakyat yang menderita.
"Jadi berikan kemerdekaan buat kampus secara sesungguhnya, bukan kampus merdeka hanya narasi omon-omon," tegasnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
-
Berani Panggil Hasto, Publik Tuntut KPK Periksa Kaesang dan Gibran Usai Beli Saham Rp100 Miliar: Sama Bos Takut...
-
Uang Rakyat Rp 1,3 Triliun untuk Kerapuhan? Akademisi UNJ Kritik Sikap KPK Soal Kasus Kaesang
-
Endus Gratifikasi, Ini Alasan Pelapor Tantang KPK Periksa Gang Ye Pemilik Jet Pribadi usai Kaesang Ngaku Nebeng
-
Rekam Jejak Ubedilah Badrun, Sentil Kaesang yang Bukan Pejabat Negara: Dapat Fasilitas Negara Juga
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam