Suara.com - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti masalah kebebasan akademik dan efektivitas penelitian di perguruan tinggi.
Ia menilai, bahwa sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) justru membelenggu dosen dengan tugas administratif yang berlebihan, menghambat peran akademisi sebagai agen perubahan sosial.
"Dosen tugas administratifnya numpuk. Target penelitian dipaksakan. Setiap tahun harus ada riset masuk jurnal internasional. Banyak yang tidak masuk, banyak juga plagiat. Kita juga harus berpikir, apa sih manfaat riset yang dikembangkan di kampus bagi kemajuan demokrasi?" kata Ubedilah yang dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, paradigma penelitian di kampus harus diubah. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya hanya dikembangkan demi kepentingan akademik semata.
"Kita mesti bangun paradigma baru bahwa riset, tradisi ilmiah di kampus itu bukan science for science, bukan ilmu untuk mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu menjadi instrumen perubahan, menata republik ini menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tugas sebagai seorang dosen tidak hanya terpaku dalam mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat, tetapi juga menyuarakan penindasan yang dialami rakyat.
Lantas, ia turut mengkritik sistem PTN-BH yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan bersuara sebagai pengajar melalui birokrasi yang menyulitkan.
"Namanya pembungkaman pasif dari struktur kekuasaan kampus, di saat yang sama juga memisahkan dosen dengan realitas, agar dosen sibuk dengan agenda administratif. Itu sangat sistematis," katanya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah, tetapi hasil riset perguruan tinggi masih minim dampak nyata bagi bangsa.
Baca Juga: Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
"Anggaran pendidikan hampir 20%, sekitar 600 triliun. Itu masuk ke riset-riset di kampus. Saya bertanya, penelitian kampus itu seberapa besar manfaatnya untuk bangsa ini? Termasuk menemukan teknologi baru dan lainnya," tambahnya.
Bagi Ubedilah, pembenahan sistem pendidikan tinggi mendesak dilakukan agar kampus bisa benar-benar merdeka dalam menghasilkan ilmu yang berdampak bagi masyarakat, dan dapat menyuarakan keberpihakan pada rakyat yang menderita.
"Jadi berikan kemerdekaan buat kampus secara sesungguhnya, bukan kampus merdeka hanya narasi omon-omon," tegasnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
-
Berani Panggil Hasto, Publik Tuntut KPK Periksa Kaesang dan Gibran Usai Beli Saham Rp100 Miliar: Sama Bos Takut...
-
Uang Rakyat Rp 1,3 Triliun untuk Kerapuhan? Akademisi UNJ Kritik Sikap KPK Soal Kasus Kaesang
-
Endus Gratifikasi, Ini Alasan Pelapor Tantang KPK Periksa Gang Ye Pemilik Jet Pribadi usai Kaesang Ngaku Nebeng
-
Rekam Jejak Ubedilah Badrun, Sentil Kaesang yang Bukan Pejabat Negara: Dapat Fasilitas Negara Juga
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo
-
Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit
-
Tak Harus Jadi Peneliti: Bagaimana Citizen Science Ajak Warga Dokumentasikan Keanekaragaman Hayati?