Suara.com - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Rabu bahwa adalah "salah dan berbahaya" bagi Presiden AS Donald Trump untuk menyebut pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "diktator".
"Yang benar adalah bahwa Volodymyr Zelensky adalah kepala negara terpilih Ukraina," kata Scholz kepada situs berita Spiegel.
Sebelumnya pada hari Rabu Trump menyebut Zelensky sebagai "seorang diktator tanpa pemilihan umum".
Masa jabatan lima tahun Zelensky berakhir tahun lalu tetapi hukum Ukraina tidak mewajibkan pemilihan umum selama masa perang.
Scholz mengutuk segala upaya "untuk menyangkal legitimasi demokratis Presiden Zelensky".
"Fakta bahwa pemilihan umum yang layak tidak dapat diadakan di tengah perang tercermin dalam konstitusi dan hukum pemilihan umum Ukraina," katanya.
Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock juga membalas komentar Trump, menyebutnya "tidak masuk akal".
"Jika Anda melihat dunia nyata, bukan sekadar mencuit, maka Anda tahu siapa di Eropa yang harus hidup dalam kondisi kediktatoran: orang-orang di Rusia, orang-orang di Belarus," kata Baerbock kepada penyiar ZDF.
Sebelumnya, Berlin juga telah menepis klaim Trump bahwa Kyiv telah "memulai" pertempuran.
"Tidak seorang pun kecuali Putin yang memulai atau menginginkan perang ini di jantung Eropa," kata Baerbock dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa "kami bekerja dengan sekuat tenaga untuk semakin memperkuat Ukraina".
Ia mengatakan "kami berada di titik awal eksistensial untuk keamanan dan perdamaian di Eropa" dan bahwa tujuannya adalah "mencapai perdamaian abadi bagi Ukraina, aman dan terlindungi dari agresi Rusia di masa mendatang".
Baerbock mengatakan bahwa "perdamaian palsu, hanya akan memberi Rusia kelonggaran untuk operasi militer baru".
Mengenai peristiwa yang bergerak cepat sejak Trump berbicara langsung dengan Putin tentang mengakhiri konflik, ia mengatakan bahwa "kita tidak boleh membiarkan diri kita bingung" dan "tetap tenang".
Meremehkan peran Eropa di Ukraina "hanya menguntungkan" Rusia, katanya.
"Karena itu, saya menganjurkan untuk bertindak dengan percaya diri terhadap pemerintahan AS."
Tag
Berita Terkait
-
Trump Sebut Zelensky "Diktator", Ukraina Tetap Ingin Damai dengan Bantuan AS
-
Putin Tegaskan Ukraina Tidak Dikecualikan dari Negosiasi Perdamaian
-
Trump Sebut Zelenskyy Diktator, Presiden Ukraina Balas Salahkan Rusia
-
Serangan Pesawat Nirawak Rusia di Odesa Sebabkan Pemadaman Listrik dan Krisis Pemanas, 160 Ribu Orang Kedinginan
-
Trump Dipuji Rusia: Akui NATO Picu Perang Ukraina
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan