Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. Dalam pernyataannya di media sosial Truth Social, Trump menyebut Zelenskyy sebagai "seorang diktator tanpa pemilu" dan memperingatkan bahwa jika tidak segera mengambil langkah untuk mengamankan perdamaian, Ukraina bisa kehilangan negaranya.
Pernyataan Trump ini muncul hanya beberapa jam setelah Zelenskyy membantah tudingan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas invasi skala penuh Rusia pada 2022. Menurut Zelenskyy, Trump telah terjebak dalam 'gelembung disinformasi Rusia'.
"Seorang Diktator Tanpa Pemilihan Umum, Zelenskyy sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan punya negara lagi," tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social.
Zelenskyy, yang baru saja bertemu dengan utusan Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg, di Kyiv pada hari Rabu, menegaskan bahwa ia ingin tim Trump mendapatkan lebih banyak kebenaran tentang situasi di Ukraina. Pernyataannya muncul sehari setelah Trump menyatakan bahwa Ukraina tidak seharusnya memulai konflik dengan Rusia.
Lebih lanjut, Zelenskyy membantah klaim Trump yang menyebut tingkat persetujuannya hanya 4 persen. Ia menyatakan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari disinformasi Rusia.
"Kami punya bukti bahwa angka-angka ini sedang dibahas antara Amerika dan Rusia. Artinya, Presiden Trump... sayangnya hidup di ruang disinformasi ini," ujar Zelenskyy kepada media televisi Ukraina.
Jajak pendapat terbaru dari Institut Sosiologi Internasional Kyiv pada awal Februari menunjukkan bahwa 57 persen warga Ukraina masih mempercayai Zelenskyy.
Sejak dilantik kembali sebagai Presiden AS, Trump telah mengubah kebijakan Washington terhadap Ukraina dan Rusia. Ia mengakhiri upaya isolasi terhadap Rusia dengan melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta mengadakan pembicaraan antara pejabat senior AS dan Rusia.
Trump juga mengisyaratkan kemungkinan pertemuan dengan Putin dalam waktu dekat. Kremlin menanggapi bahwa pertemuan semacam itu memerlukan waktu persiapan lebih lama. Sementara itu, dana kekayaan negara Rusia menyatakan bahwa mereka memperkirakan sejumlah perusahaan AS akan kembali ke Rusia paling cepat pada kuartal kedua tahun ini.
Berita Terkait
-
Serangan Pesawat Nirawak Rusia di Odesa Sebabkan Pemadaman Listrik dan Krisis Pemanas, 160 Ribu Orang Kedinginan
-
Trump Dipuji Rusia: Akui NATO Picu Perang Ukraina
-
Zelenskyy Kecewa Ukraina Tak Dilibatkan dalam Negosiasi Perang
-
Trump Desak Ukraina Gelar Pemilu Baru: Negaranya Hancur Lebur
-
Elon Musk Ungkap Reaksi Teman-temannya jika Mendengar Nama Donald Trump
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh