Suara.com - Ahmad Dhani mengonfirmasi bahwa Dewa19 tidak dibayar untuk manggung diacara peluncuran logo baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Dhani menyampaikan kalau dirinya tak masalah sesekali tidak dibayar manggung di acara pemerintah karena Dewa19 juga sebelumnya sering mendapatkan job dari sana.
"Kemarin 2024, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-kali gratis gak apa-apa lah. Nanti 2026 dapat lagi," kata Dhani ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan alasannya mau tetap manggung meski tidak dibayar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait alias Ara.
Ahmad Dhani menyebutkan kalau keterbatasan dana itu juga imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, dia juga menyebut kalau dirinya dan Ara sudah lama bersahabat.
"Karena bang Ara bilang gak ada bujet, ya udah gak apa-apa. (Karena) efisiensi, kita bersahabat," ucapnya
Sementara itu, Menteri Ara menambahkan kalau dirinya sudah cukup lama meminta kepada Ahmad Dhani agar Dewa19 manggung diacara kementeriannya. Permintaan itu dia sampaikan ketika bertemu dengan Dhani di Gedung DPR.
Ara membenarkan kalau dirinya dan Dhani sudah lama bersahabat. Terlebih, suami Mulan Jameela itu juga terbilang sebagai seniornya di Partai Gerindra.
"Jadi teman-teman, kalau kita bersahabat tidak semua itu urusannya uang. Mas Dhani terina kasih. Dulu kita berbeda politik, kita sekarang bersatu. Mas Dhani sudah lama di Gerindra, saya baru jadi kader Gerindra. Beliau senior saya di Gerindra," ucap Ara.
Sebelumnya, diundangnya Dewa19 untuk manggung diacara peluncuran logo baru Kementerian PKP itu menjadi sorotan publik karena dinilai pemborosan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Jakarta Memanas, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Kaos Prabowo-Gibran!
Diketahui, Dewa19 sebagai band papan atas yang tarif sekali manggung bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.
Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.
Berita Terkait
-
Jakarta Memanas, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Kaos Prabowo-Gibran!
-
Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Ricuh! Massa Serang Polisi Pakai Petasan hingga Bom Molotov
-
Wanti-wanti Massa Aksi Indonesia Gelap, Eks Ketua BEM UI Ungkit Undangan Makan Malam Jokowi: Framing Jahat!
-
Lagu Band Sukatani "Bayar Bayar Bayar" Dilarang Polisi, Ajudan Prabowo Minta Maaf
-
Bela Band Punk Sukatani, Ananda Badudu: Yang Ngejek Mereka Pasti Belum Tau Rasanya Ditangkap Polisi
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
-
Sindikat Perdagangan Daging Kucing Digulung, Ratusan Anabul Berhasil Diselamatkan
-
Rekayasa Lalu Lintas Kalibata Kamis Pagi, Hindari Jalan Ini Mulai Pukul 08.00 WIB
-
Antrean Haji 26 Tahun Masih Kelamaan, Prabowo Perintahkan Pangkas Lagi!
-
Dana Pribadi Prabowo untuk Urusan Negara: Indonesia Demokrasi atau Monarki?
-
Era Jokowi 'Main Halus', Zaman Prabowo 'Lebih Keras': Pakar Kuliti Bedanya
-
Tinggalkan Ganja, BNN Bakal Sulap Petani di Aceh Jadi Pengusaha Kopi Produktif
-
KPK Cecar Eks Stafsus Yaqut Soal Aliran Duit USD 1 Juta ke Pansus Haji DPR
-
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik MBG di Bogor
-
KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar