Suara.com - Penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi anggota Dewan Pengawas Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai bisa memicu konflik kepentingan pihak tertentu.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengkritisi kalau pemilihan Tony Blair nampak tidak mendasar.
Dia mendorong harusnya pemerintah bisa menjelaskan adanya keterlibatan pihak asing pada lembaga baru tersebut.
"Transparansi, akutabilitas, profesionalitas itu harus dilihatkan, bukan dibicarakan saja, bukan disampaikan saja, harus terlihat," kata Andry kepada Suara.com, dihubungi Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, nama besar Tony Blair tidak tentu membuat citra Danantara jadi mentereng secara global. Hal itu terlihat dari kiprah Tony Blair ketika masuk dalam jajaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Diketahui dia pernah menerima tawaran sebagai anggota dewan penasihat IKN ketika era Joko Widodo (Jokowi).
"Tony Blair pernah juga terlibat di dalam IKN, toh IKN juga tidak bisa dijual kepada investor global, kan. Pertanyaannya yang sama adalah apakah Tony Blair bisa mengangkat Danantara?," kata dia.
"Apakah ini ada sangkutpautnya dengan proyek-proyek investasi lain yang melibatkan Tony Blair karena selalu nama ini yang muncul? Apakah ini ada sangkutpautnya dengan penasehat dari Danantara itu sendiri yang sebelum-sebelumnya juga melibatkan Tony Blair di dalam proyek investasi?" Andry menambahkan.
Pemerintah diminta untuk bisa menjawab berbagai prasangka tersebut untuk memeroleh kepercayaan publik. Karena hal tersebut juga bisa jadi memengaruhi persepsi investor terhadap Danantara. Menurutnya, bila alasan keterlibatan Tony Blair tidak kunjung dijelaskan, justru menimbulkan persepsi publik bahwa ada konflik kepentingan dalam pemberian jabatan tersebut.
"Kita juga harus melihat bahwa apakah ada kecenderungan intervensi yang dilakukan. Ya ini kita tidak inginkan intervensi terhadap proyek-proyek yang dipilih oleh Danantara," ucapnya.
Baca Juga: INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
Menurut Andry, Danantara perlu memerhatikan dua hal dalam memilih proyek. Yakni, proyek tersebut memiliki national interest, artinya ada kepentingan untuk kemajuan Indonesia. Kedua, harus memberikan return yang cukup kompetitif, atau return on investment yang cukup.
Dia berpandangan, Tony Blair sebagai warga asing nampak tidak punya kepentingan atau rasa tanggung jawab atas faktor national interest tersebut.
Berita Terkait
-
Profil Emil Salim, Ekonom yang Bikin Presiden Prabowo Membungkuk dan Berlutut
-
Peluncuran Danantara Jadi Panggung Trio Presiden, Megawati Ditinggalkan?
-
Masuknya Eks PM Inggris Tony Blair Jadi Dewas Danantara Dipertanyakan, Apa Urgensinya?
-
INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
-
Jadi Petinggi Danantara, Harta Dony Oskaria Hanya 0,02 Persen Raffi Ahmad
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek