AS Berencana PHK 80.000 Pekerja Urusan Veteran untuk Pemotongan Anggaran Trump

Dugaan Privatisasi Layanan VA

Senator Demokrat Richard Blumenthal menuding bahwa PHK ini adalah langkah awal menuju privatisasi layanan VA. “Itu pengkhianatan yang memalukan,” katanya dalam pernyataan resmi.

Pada tahun 2018, dalam masa jabatan pertamanya, Trump telah menandatangani undang-undang yang memperluas akses veteran ke layanan kesehatan sektor swasta yang didanai oleh VA.

Kini, keputusan untuk memangkas jumlah pegawai VA semakin memperkuat dugaan adanya upaya privatisasi layanan tersebut.

Naveed Shah, direktur politik Common Defense, kelompok veteran akar rumput, juga mengecam rencana ini. “Dia menghancurkan sistem yang dirancang untuk melindungi saudara-saudari seperjuangan kita,” ujarnya.

Kendala Hukum terhadap PHK Pemerintah

Berita mengenai memo PHK massal VA ini muncul di tengah kemunduran sementara pemerintahan Trump dalam upaya memangkas tenaga kerja federal.

Sebuah dewan yang meninjau pemecatan pegawai federal baru-baru ini memerintahkan Departemen Pertanian AS untuk sementara waktu mempekerjakan kembali ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan PHK Trump dan Musk.

Pemerintahan Trump juga mencabut arahan untuk memecat pekerja masa percobaan setelah seorang hakim federal memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja massal terhadap mereka adalah ilegal.

Meskipun demikian, Kantor Manajemen Personalia menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing lembaga, dan pemecatan pekerja percobaan masih dapat dilakukan.

Rencana PHK besar-besaran di VA ini menandai salah satu kebijakan paling kontroversial dalam pemerintahan Trump saat ini, dengan dampak yang berpotensi besar terhadap jutaan veteran Amerika yang bergantung pada layanan lembaga tersebut.

Baca Juga: Tarif Tinggi Trump Hambat Investasi Jepang di AS, PM Ishiba Ungkap Kekhawatiran