Mendagri Umumkan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah Serentak Jilid II di Istana

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak akan digelar serentak di Istana Negara.

Pelantikan tersebut nantinya akan dilakukan setelah sengketa Pilkada 2024 selesai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pelantikan gelombang kedua, ada 15 kepala daerah yang akan dilantik usai putusan MK.

Pelantikan bakal dilakukan untuk 2 pasangan gubernur dan wakil gubernur, 13 sisanya bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Hanya ada dua kepala daerah yang akan dilantik di Istana oleh Presiden RI Prabowo yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

"Nah pelantikannya bapak presiden inginkan agar yang sudah selesai secepatnya bekerja," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2024).

Ia kemudian mengemukakan bahwa nantinya pelantikan kepala daerah yang dilakukan Presiden Prabowo hanya untuk kepala daerah setingkat gubernur.

"Oleh karena itu kalau keppres sudah keluar nanti bapak tentu sesuaikan dengan waktu bapak presiden. Untuk 2 gubernur, Babel dan Papua Pengunungan dilantik oleh bapak presiden," sambungnya.

Sementara itu, 13 bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernur di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review

"Jadi tidak ada pelantikan serentak di istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503," katanya.

Namun, Tito belum mengungkap kapan pelantikan akan digelar.

Kekinian, pihaknya sudah mengajukan ke Sekretariat Negara untuk segera diterbitkan keppres terkait pelantikan Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, Kemendagri akan menerbitkan SK Mendagri terkait pelantikan 13 bupati dan wali kota.

"Ini sudah saya ajukan ke setneg untuk diterbitkan ke presiden, gubernur. Yaitu Bangka Belitung dan Papua pengunungan. Yang 13-nya lagi segera akan kita terbitkan SK mendagri," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto melantik ratusan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur; 363 bupati, 362 wakil bupati; 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

Pelantikan kepala daerah tersebut merupakan yang kali pertama digelar secara serentak di Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kembali menggelar acara retret kepala daerah lagi.

"Akan ada dua gelombang lagi. Gelombang pertama yang teman-teman di Bali dan termasuk yang kemarin (putusan) MK tidak dikabulkan. Gelombang terakhir adalah yang menunggu PSU (pemungutan suara ulang)," kata Bima ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Retret ulang gelombang pertama rencananya akan digelar paling cepat usai libur Idulfitri 2025.

Sementara gelombang kedua diperkirakan masih beberapa bulan lagi karena proses PSU bisa jadi memakan waktu sekitar dua bulan lagi.

Berdasarkan putusan MK, ada 24 daerah yang harus melakukan PSU.

"Jadi akhir-akhir akan ada dua gelombang dan pelaksananya mungkin di Jakarta saja. (Gelombang pertama) mungkin seminggu atau dua minggu setelah lebaran. Gelombang berikutnya menunggu tuntasnya PSU total," ujarnya.

Terkait isi materi, Bima menyampaikan kalau yang disampaikan akan lebih sedikit dibandingkan dengan retret di Magelang.

Penyesuaian itu perlu dilakukan karena waktu pelaksanaannya juga tidak sampai satu pekan seperti retret di Magelang.