Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak akan memaksakan jika pemerintah pusat melarang program sarapan bergizi gratis. Pramono mengaku sudah memiliki kebijakan alternatifnya.
Rencananya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan segera mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas rencana pelaksanaan program sarapan gratis di sekolah-sekolah yang digagas Pemprov DKI pada Rabu (12/3/2025) sore.
"Sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan program tersebut.
Politikus PDIP itu menyebut jika BGN tidak mengizinkan adanya program sarapan gratis, karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat, Pramono mengaku tidak keberatan.
Sebagai alternatif, anggaran untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah agar lebih layak dan nyaman digunakan.
"Kalau beliau setuju, ya. Kan pilihannya, apakah sarapan gratis, perbaikan infrastruktur kantin, dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menyebut masih banyak sekolah di Jakarta yang belum memiliki kualitas kantin memadai.
"Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik. Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah mohon maaf daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," lanjutnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak, Begini Respons Pramono
Pramono juga menegaskan bahwa program sarapan gratis yang ia rencanakan sejak masa kampanye Pilkada 2024 bukanlah untuk menyaingi program MBG yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi, rivalitas. Enggak ada. Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," tegas Pramono.
Program sarapan gratis ini sebelumnya sudah dibahas dan direncanakan oleh tim transisi Pramono-Rano sebelum pelantikan kepala daerah.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan bahwa program sarapan gratis akan diprioritaskan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan kumuh. Pemprov DKI juga akan melibatkan pedagang kantin sekolah sebagai penyedia makanannya.
"Nanti akan kita coba secara parsial dulu, kita piloting lokasi-lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita," ujar Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Namun, Sarjoko juga menyampaikan bahwa program ini tidak akan langsung dijalankan secara serentak di seluruh sekolah di Jakarta pada tahun ini. Mengingat program sarapan gratis ini belum dianggarkan dalam APBD 2025, Pemprov DKI perlu memetakan alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
Berita Terkait
-
Program MBG Setop Selama Sekolah Libur Lebaran 20 Hari, Kepala BGN: Bukan Efisiensi, Tapi...
-
Sempat Dilarang, Pramono Bantah Sarapan Bergizi Gratis Bukan jadi Pesaing MBG: Gak Ada Rivalitas!
-
Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Melanggar akan Disanksi
-
Operasi Lintas Jaya 2025 Libatkan 1.470 Personel Gabungan, Pramono Ingatkan Petugas Harus Profesional
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi