Suara.com - Pemerintah akan mengumumkan informasi terkini terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ASN dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025, Senin (17/3/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Mensesneg, MenpanRB dan Kepala BKN sekira jam 13.00 atau 14.00 WIB.
"Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan sejumlah anggota legislatif sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan masukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK bisa dipercepat dari rencana pemerintah.
"Dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah dan beberapa waktu lalu sudah ada Keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan PPPK itu di Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk PPPK," katanya.
Percepat Pendataan
"Nah dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat," katanya.
Dasco juga bersyukur pemerintah pun menyanggupi bahwa semua serentak akan diangkat pada 2025.
Baca Juga: Pimpinan DPR Desak Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK, Semua Harus di 2025!
"Namun CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahan paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR sudah mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS menjadi PNS dan PPPK 2025.
Dasco mengemukakan hal tersebut kepada awak media pada Jumat (14/3/2025). Saat itu, ia mengungkapkan telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil rapat di Komisi II pada Rabu (12/3/2025).
"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat komisi II dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN," kata Dasco di Kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Tak hanya itu, ia mendesak pemerintah melakukan sejumlah simulasi untuk percepatan sekaligus perapihan pendataan CPNS dan PPPK.
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta