Suara.com - Uji petik atau ground check Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) baru mencapai 25 persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusul (Gus Ipul) mengakui kalau proses uji petik lebih lambat dilakukan selama bulan Ramadan. Kendati begitu, koordinasi pengecekan data terus dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kemensos dan BPS terus koordinasi, data ini kita sedang ground check, kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini sedang dalam suasana puasa jadi ada sedikit kelambatan, sampai sekarang baru 25 persen. Mudah-mudahan setelah lebaran bisa kita percepat," kata Gus Ipul usai rapat di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Gus Ipul menyampaikan, belum bisa diambil kesimpulan dari data 25 persen yang telah selesai uji petik. Dia hanya memastikan kalau 25 persen data di lapangan itu telah sesuai dengan DTSEN. Sehingga, nantinya dipastikan bansos bisa tepat sasaran.
Ditargetkan uji petik itu bisa selesai bulan April, sehingga bisa digunakan untuk menyaluran bansos mulai Mei.
"Jadi kita matangkan terus datanya, memang datanya dinamis. DTSEN ini dijadikan acuan untuk bansos triwulan kedua, bulan Mei, kita jadikan pedoman," ujarnya.
Terkait hambatan yang dialami dalam proses uji petik, Gus Ipul mengungkapkan kalau tantangan itu terkait dengan transportasi menuju daerah masyarakat yang jadi target sasaran bansos berdasarkan DTSEN.
"Di lapangan kan ada yang harus pakai perahu, gak semua seperti Jakarta. Jadi ada medannya yang cukup sulit," ungkap Gus Ipul.
Diketahui bahwa DTSEN sebagai pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai bulan Mei nanti, DTSEN akan menjadi acuan dalam penyaluran setiap bansos dari pemerintah. Melalui DTSEN itu diharapkan pemberian bansos bisa lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Gus Ipul Gandeng Kemenag Susun Kurikulum Pendidikan Karakter untuk Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Gus Ipul memang telah mengakui kalau bansos selama ini kurang tepat sasaran.
"Bisa dikatakan begitu (belum tepat sasaran). Ada sekian persen yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul kepada wartawan ditemui di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Gus Ipul mengungkapkan, penyaluran tidak tepat sasaran itu jumlahnya sekitar antara 10 persen dari data DTKS atau mencapai jutaan orang.
"Iya, bisa jutaan. Jadi masih kita teliti, saya belum berani angkanya, tapi menurut saya lumayan besar. Angkanya saya belum tahu, tapi di bawah 10 persen atau di atas 10 persen ini masih kita teliti," ujarnya.
Perbedaan mendasar DTSEN dengan sebelumnya, data tunggal itu akan dibuat berjenjang mulai dari desil 1 hingga desil 10. Gus Ipul menjelaskan, desil 1 dimulai untuk kategori masyarakat miskin ekstrem yang paling berhak mendapatkan bansos negara.
Desil 1 untuk kategori masyarakat miskin ekstrem yang paling berhak mendapatkan bantuan sosial. Perkembangan DTSEN sendiri saat ini masih dalam tahap finalisasi.
Berita Terkait
-
60 Ribu Orang Kena PHK dalam Waktu 2 Bulan, Kemensos Tunggu Evaluasi Sebelum Masukkan ke Data Bansos
-
Cak Imin Sebut DTSEN jadi Harapan Baru Penyaluran Bansos: Akan Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
-
Selain Susun Kurikulum, Kemenag Juga Bertugas Rekrut Guru Keagamaan untuk Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Gandeng Kemenag Susun Kurikulum Pendidikan Karakter untuk Sekolah Rakyat
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Prabowo Mau Menhut Tak Ragu Cabut Izin Pemanfaatan Hutan, Butuh Bantuan Minta ke TNI-Polri
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah