Bayar Stafsus Pakai Uang Pribadi, Nadiem Ngaku Rugi Tiap Bulan Selama Jadi Menteri

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku membayar gaji staf khususnya dengan uang pribadinya sehingga dia merasa rugi setiap bulannya.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) yang menjeratnya sebagai terdakwa.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan perihal gaji tambahan yang diberikan Nadiem dengan kantong pribadi kepada staf khusus menteri (SKM).

"Tadi saudara akui itu menggunakan uang pribadi saudara ya? Benar ya? Benar begitu kan? Nah, apakah itu juga ada kaitannya, ya kan, terkait dengan khususnya peran juristan dan Fiona ini untuk perpanjangan saudara di dalam skema pengadaan Chromebook ini?" kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

"Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama 5 tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan," sahut Nadiem.

Lebih lanjut, jaksa sempat menanyakan jumlah gaji yang didapatkan Nadiem sebagai menteri saat itu. Namun, Nadiem menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus," ucap Nadiem.

Nadiem menjelaskan bahwa sumber kekayaannya berasal dari saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) atau entitas pendahulu dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

“Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB," tandas Nadiem.

Baca Juga: Dianggap Asumtif, Audit Kerugian Negara Kasus Korupsi Chromebook Digugat Saksi Ahli

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diduga menerima Rp 809 miliar dari kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar (Rp 621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM ini telah memperkaya sejumlah orang lainnya dan koorporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 tidak sesuai perencanaan, prinsip pengadaan, tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Adapun daftar pihak yang menerima uang dari pengadaan tersebut berdasarkan dakwaan jaksa ialah sebagai berikut: